JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung turun ke lapangan untuk meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A di Jakarta Utara, sejak Rabu (22/10).
Hal tersebut dikemukakan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada awak media Insertrakyat.com, Luthfi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis, (23/10/2025). Menurut Budi pengawasan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pengelolaan anggaran negara dan sinergitas antar lembaga.
BACA JUGA: Menteri Dody Hanggodo Ulas Rencana Proyek Tanggul, Ini Lokasinya
Diketahui, Proyek Rp278,8 miliar ini menjadi benteng terakhir ibu kota menghadapi banjir rob yang mengancam pemukiman padat.
Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti, menegaskan, “Kami hadir memastikan proyek ini bebas celah korupsi, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga serah terima. Tidak ada kompromi untuk ketidaktransparanan.”
Proyek tanggul meliputi dua titik strategis: Ancol 1,2 km dan Muara Angke 1,4 km, ditargetkan rampung Maret 2026. KPK memantau setiap tahap melalui program tematik Korsup, memastikan anggaran publik terserap efisien dan benar-benar bermanfaat.
Linda menyoroti urgensi proyek: Jakarta Utara menghadapi penurunan muka tanah hingga 10 cm/tahun dan kenaikan muka air laut 6 mm/tahun. “Pengawasan ketat harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan hasil nyata, bukan proyek sekadar simbolis,” tegasnya.
BACA JUGA: Menko AHY Resmi Membuka Konferensi Infrastruktur Internasional (ICI) 2025
Selain itu, KPK memastikan kontrak ditaati, SOP dijalankan, dan SMK3 diterapkan, agar konstruksi tidak hanya selesai, tetapi aman, efektif, dan memberi manfaat. Pemantauan akan terus berlangsung hingga target tuntas pada 2030.
Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai DSDA DKI, Ciko Tricanescoro, menjelaskan, NCICD Fase A terbagi 11 klaster dengan panjang total 44 km, 15,7 km di bawah Kementerian PU dan 28,3 km kewenangan Pemprov DKI.
BACA JUGA: Apa Itu Proyek Tanggul Tahap 7 di Teluk Jakarta, Begini Penjelasan Menteri Dody
Hingga September 2025, 10,7 km tanggul selesai, sisanya 17,6 km masih dibangun, termasuk Muara Angke yang mundur ke Maret 2026 akibat pasang surut laut dan bangunan warga di jalur proyek. “Jam kerja efektif hanya 5–6 jam per hari, kendala pembongkaran bangunan warga memperlambat progres,” jelas Ciko.
BACA JUGA: 4 Fakta! Wartawan Yakub Sambut Hangat Rencana Pembangunan Tanggul Laut Raksasa, Inisiatif AHY
Sebelumnya, Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa, Pengawasan KPK yang menggebuk pengawasan pada semua lini anggaran, bertujuan untuk mencegah setiap potensi kebocoran [ anggaran ] termasuk pada proyek strategis.
“Pengawasan ini diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan pengelolaan keuangan, tidak boleh ada anggaran yang bocor,,” tegasnya.
Peninjauan KPK tersebut berjalan dengan lancar tanpa hambatan.
Penulis: Luthfi
Dukung Jurnalis Profesional Indonesia. Klik tombol di bawah untuk mengikuti saluran resmi dan bergabung dalam grup WhatsApp.
Ikuti Saluran INSERTRAKYAT
