Jakarta, InsertRakyat.com – Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian opini WTP Kementerian PUPR tahun 2023.

Apresiasi juga disampaikan atas langkah cepat dalam menindaklanjuti temuan BPK Semester I Tahun 2024.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Menteri PU dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/5/2025).

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan program kerja dan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I.

Menurut Dody, Kementerian PU telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2023.

BACA JUGA :  Sopir Pete-pete Dipalak, Dugaan Pungli Jalanan di Makassar Kian Merajalela – APH Diminta Bertindak!

“Laporan Keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Menteri Dody di hadapan Komisi V DPR.

Dody menegaskan pentingnya pengeluaran anggaran yang efisien dan bernilai tambah tinggi untuk masyarakat.

“Tanggung jawab kita tidak berhenti di situ,” ujar Dody, merujuk amanat Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut Presiden menargetkan penurunan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) di bawah angka enam.

Kementerian PU, kata Dody, terus mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.

Langkah pertama ialah penilaian kinerja Satker berbasis progres penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

BACA JUGA :  Polemik Panjar Beli Rumah Rp 500 Juta, H. Bambang Laporkan Mustamin ke Polrestabes Makassar

Langkah kedua yaitu menyederhanakan pembagian tugas antara APIP, Unit Kepatuhan, dan Satker Kementerian PU.

Kementerian juga memperkuat pengawasan terhadap paket pekerjaan oleh Kepala Balai dan Inspektorat Jenderal.

Dody menjelaskan, pengawasan dilakukan berkala dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Keuangan dan BPK.

“Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Negara juga sangat penting,” ujarnya.

Komisi V DPR menilai upaya tersebut sebagai bentuk keseriusan Kementerian PUPR dalam pengelolaan anggaran.

BACA JUGA :  Kupas Tuntas Data Kunjungan dan Fakta Kemajuan Sektor Pariwisata Indonesia

“Komisi V DPR mengapresiasi opini WTP dan tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI Semester I,” kata Lasarus.

Ketua Komisi V DPR RI itu juga mendukung rencana kerja lanjutan Kementerian PUPR tahun anggaran 2025.

Komisi V akan kembali menggelar Raker bersama seluruh unit organisasi di Kementerian PUPR mendatang.

Agenda selanjutnya akan membahas program kegiatan prioritas, termasuk penambahan anggaran dan hasil buka blokir.

Raker tersebut turut dihadiri Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan jajaran pimpinan tinggi kementerian. (*).