LANGSUNG BACA: Kawasan Lappa Sinjai Punya Potensi : Sayang Kumuh Seperti Kinerja Kementerian dan Dinas Perkimtan!
BACA JUGA: Penataan Kawasan Kumuh Minapolitan Lappa Belum Jelas Kapan Realisasinya, FGD Formalitas?
JATINANGOR, INSERTRAKYAT.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak cepat mendukung Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perintah itu disampaikan Kementrian melalui Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga dengan Pemda Tahun 2025, Selasa (28/10/2025), di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Sumedang.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menekankan program ini bukan sekadar proyek, tetapi amanat konstitusi yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Program Tiga Juta Rumah ditetapkan sebagai Quick Win nasional, untuk menuntaskan backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta rumah belum dimiliki rakyat dan 26,9 juta hunian tidak layak.
“Presiden menggagas program ini untuk mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan industri perumahan. Lima tahun ke depan, sektor ini diproyeksikan menyumbang 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen,” tegas Imran.
Pemerintah kini memisahkan urusan perumahan dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian PKP tersendiri, menunjukkan keseriusan menuntaskan backlog, terutama di Jawa Barat yang tercatat tertinggi. Selain itu, pemerintah telah membebaskan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR, namun Imran mengingatkan Pemda agar menindaklanjuti kebijakan ini di lapangan. “Perkada sudah ada, tapi implementasi di bawah masih banyak yang tertunda,” katanya.
Dalam forum yang sama, Staf Ahli Menteri PU, Edy Juharsyah, menekankan dukungan Pemda terhadap program prioritas infrastruktur. Tahun 2025, anggaran difokuskan untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan daerah, renovasi sekolah, serta pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air nasional. Kementerian PU juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dan sektor CSR.
“Semua program harus disinergikan dengan Pemda. Hasilnya harus langsung dirasakan rakyat, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Edy.
Rakor ini menegaskan satu hal: Pemda tidak bisa menunda lagi. Program Tiga Juta Rumah, pembangunan infrastruktur, dan program MBG harus berjalan nyata. Pemerintah pusat menuntut tindakan cepat agar backlog perumahan terselesaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional semakin kokoh.
Penulis: Syamsul |Editor S.Hadi Hardian
