Jakarta InsertRakyat.com – Konsistensi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali terbukti. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, lembaga ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Menteri Desa Yandri Susanto menyebut capaian itu tidak lahir tiba-tiba. Menurutnya, opini WTP menjadi buah kerja keras seluruh jajaran Kemendes dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami menerima LHP BPK dari Anggota Keuangan Negara (AKN) III, Bapak Akhsanul Khaq. Hasilnya, Kemendes kembali mendapat opini WTP. Ini kali kesembilan sejak tahun anggaran 2016,” ujar Yandri, Rabu (24/9/2025).
Bukan hanya laporan utama, Yandri menambahkan, program unggulan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) juga ikut menorehkan prestasi. Lima tahun terakhir berturut-turut, program itu meraih opini WTP sejak 2020.
Namun, Yandri tak berhenti pada pujian semata. Ia menegaskan, opini WTP harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral untuk semakin memperbaiki tata kelola. “Hasil pemeriksaan ini bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan parameter harapan masyarakat desa atas pemerintahan yang amanah,” tegasnya.
Kemendes, lanjutnya, siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai tenggat waktu. Bahkan, monitoring akan dilakukan secara periodik untuk memastikan perbaikan berjalan sesuai rencana aksi. “Tindak lanjut wajib selesai paling lambat 60 hari sejak LHP diterima,” papar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Yandri juga mengingatkan seluruh jajarannya agar menjaga konsistensi profesionalitas dalam setiap pemeriksaan. Ia menyebut pemeriksaan BPK adalah instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik, bukan sekadar formalitas.
Dalam penyerahan LHP tersebut, Yandri diterima langsung oleh Anggota Keuangan Negara (AKN) III Akhsanul Khaq dan Direktur Jenderal PKN III beserta jajaran. Sementara dari Kemendes, hadir Inspektur Jenderal Teguh serta Dirjen PEID Tabrani yang mendampingi sang menteri.
Ke depan, kata Yandri, keberhasilan mempertahankan WTP bukan sekadar prestasi, melainkan motivasi agar tata kelola desa semakin kokoh. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kemendes akan terus menjaga komitmen ini,” tutupnya.
