Mamasa, InsertRakyat.com — Keluhan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mamasa terus bermunculan. Kepada HMI Cabang Mamasa, Masyarakat mengaku seringkali mendapati blangko E-KTP yang habis, tinta printer yang kosong, hingga gangguan jaringan yang berulang.
Kondisi ini menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang datang dari wilayah terpencil hanya untuk mengurus dokumen kependudukan namun pulang tanpa hasil.
“Kadang kita sudah jauh-jauh datang, tapi jawabannya blangko habis, atau tinta printer tidak ada. Bahkan sering juga karena jaringan rusak. Sudah lama sekali begini terus,” keluh Masyarakat yang hendak disebutkan namanya.
Ia berharap agar HMI Cabang Mamasa membantunya dalam hal menyuarakan keluhannya kepada pihak terkait. Ia bahkan mengaku lebih percaya terhadap Mahasiswa dibanding dengan Wakil Rakyat yang sampai saat ini belum menyuarakan keluhan Masyarakat melalui forum resmi di DPR, terkait persoalan e-KTP.
Menanggapi situasi tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa lantas melakukan koordinasi langsung dengan pihak Dukcapil Mamasa, pada Jumat (02/05).
Rahmat Jurnalis InsertRakyat.com memantau langsung pertemuan di pelataran kantor tersebut. Dalam pertemuan itu, HMI meminta penjelasan sekaligus mendesak adanya langkah-langkah perbaikan pelayanan publik.
Kendati Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mamasa, Abdul Rahman yang ditemui menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi bersifat teknis dan menjadi perhatian pihaknya.
“Ini memang masalah teknis yang perlu kita benahi secara bertahap. Ke depan kami akan berupaya meningkatkan layanan, untuk sekarang perekaman e-KTP sudah berjalan kembali tinta juga sudah ada,” ujar Abdul Rahman.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran yang kerap menjadi kendala utama dalam menjaga kualitas pelayanan. Menurutnya, meskipun kondisi anggaran tidak ideal, pihaknya tetap berkomitmen melakukan yang terbaik.
“Kami juga berada di posisi sulit karena keterbatasan anggaran. Tapi itu menjadi catatan penting, dan akan tetap kami maksimalkan dengan sumber daya yang ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid PTKP HMI Cabang Mamasa, Muh. Irfan, menyampaikan dengan tegas, bahwa mahasiswa tidak tinggal diam terhadap problem pelayanan publik, terlebih jika berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“HMI Cabang Mamasa mendesak agar pembenahan segera dilakukan sebelum muncul reaksi lebih besar dari masyarakat dan mahasiswa. Kami juga akan melakukan kajian lebih dalam terkait persoalan ini,” tegas Irfan.
HMI berharap ada perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik di Mamasa, utamanya pada pelayanan administrasi dasar seperti E-KTP yang menyangkut hak sipil setiap warga.
Sementara itu, hingga kini, (5/5) berita ini disiarkan, Wakil Rakyat masih malu – malu berkomentar terkait Kapan keluhan Masyarakat di suarakan di Forum DPRD Mamasa, Sulawesi Barat.