INSERTRAKYAT.COM, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) tidak tinggal diam terkait dengan serangan opini liar dan Hoax di ruang digital berkedok kepentingan geopolitik hitam yang menghantam tubuh Merah Putih.
Tak main – main Kemenko Polkam dalam menyikapinya [isu Papua]. Kemenko Polkam lalu menggelar Rapat Koordinasi Pemetaan Isu Strategis di Ruang Digital bertempat di Jakarta, Senin, (14/7/2025). Rapat yang diinisiasi Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Pertemuan formal itu menanggapi dinamika opini publik di ruang digital, terutama terkait isu Papua yang kembali mencuat di berbagai platform digital nasional maupun internasional. Sejak Maret 2025, sejumlah konten luar negeri memuat narasi sensitif terkait Papua yang dinilai dapat membentuk persepsi global yang tidak utuh terhadap kondisi sosial-politik Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kantor Kemenko Polkam [NO. 190/SP/HM.01.02/ POLKAM/7/2025] yang diterima Insertrakyat.com, Selasa, (15/7/2025) pagi, di Jakarta.
Sebelumnya, pada kegiatan rapat, Asisten Deputi Koordinasi Media, Komunikasi, dan Informasi, Novan Ivanhoe Saleh, mengucapkan bahwa, strategi komunikasi terpadu untuk merespons narasi global tampaknya harus ditanggapi secara serius. Dia juga menyatakan isu Papua telah melampaui konteks lokal dan menjadi bagian dari perdebatan internasional. Isu liar itu sangat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia.
“Narasi dibentuk dan dipertentangkan di ruang digital global oleh beragam aktor. Diperlukan strategi bersama untuk menjaga keseimbangan informasi dan memastikan posisi Indonesia dipahami secara proporsional,” ungkap Novan Ivanhoe Saleh.
Peserta rapat mengupas esensi penyebaran konten bermuatan konflik dan HAM. Peserta rapat menilai isu yang sering disertai visual manipulatif dan framing itu sangat menyudutkan negara. Sejumlah media, baik lokal maupun asing membentuk opini publik global terhadap isu-isu tersebut.
Kendati demikian, sebagai tindak lanjut pemerintah melalui Kemenko Polkam berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas informasi di ruang digital serta memperkuat posisi Indonesia melalui komunikasi publik yang solid dan adaptif. (Lf.Nur Syam).
