Makassar, InsertRakyat.com, – Pergerakan Mahasiswa Peduli Hukum (PMPH) menyoroti Kepala Satker Wilayah III BJN atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi, inisial M. Sorotan PMPH ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.
Nilai anggaran sebesar Rp Rp21,6 miliar tersebut dibawah tanggung jawab Satker Wilayah III BJN pada kegiatan proyek rehabilitasi jalan dan penanganan drainase. Namun PMPH menilai pengelolaannya, sarat kejanggalan.
Persoalan ini mestinya disikapi oleh Kejati Sulsel. Sebab itu PMPH mendorong pemeriksaan terhadap Kepala Satker Wilayah III BJN tersebut.
Sejauh ini, PMPH telah mencatat jadwal Aksi unjuk rasa yang dipusatkan membara di depan Gedung Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) , Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.
“Aksi dijadwalkan pada Hari/Tanggal: Kamis, 5 Maret 2026, Waktu Pukul 13.00 WITA – Selesai dengan Titik Aksi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kantor Satker Wilayah III BJN Sulsel,” kata Jenlap Aksi, Andi Baso kepada InsertRakyat.com, di Makassar. Ia juga menandatangani surat aksi tersebut pada Senin (2/3) siang. “Aksi sebagai bentuk kontrol sosial Ketimpangan pada pengelolaan anggaran negara,” Imbuhnya. Proyek tersebut berlokasi di Jalan Perintis kemerdekaan, Kota Makassar. (*).
