JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai Badung dan Gianyar sebagai daerah terbaik dalam penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kedua daerah ini berhasil memodifikasi MPP sehingga lebih santai dan menarik masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan prima bagi warga.

Pernyataan Mendagri disampaikan saat Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN, Selasa (9/9/2025), di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta.

BACA JUGA :  Mendagri: BPS Dilibatkan dalam Strategi Ekonomi Daerah, Pemda Diminta Bergerak Demi Capaian Target Prabowo Subianto 

Mendagri menjelaskan, MPP adalah inovasi kolaborasi KemenPAN-RB dan Kemendagri dengan sistem one roof service, terinspirasi dari model Georgia. Layanan ini mempermudah masyarakat mengurus perizinan publik, termasuk di bidang kesehatan, melalui proses yang cepat, efektif, dan transparan.

“Masih kami dorong terus daerah lain. Banyuwangi juga menunjukkan kinerja bagus,” ujar Mendagri. Semua aktivitas di MPP terekam CCTV, pembayaran dilakukan melalui outlet bank resmi, dan sistem ini akan diterapkan Kemenkes dalam perizinan tenaga medis.

BACA JUGA :  Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK: Instruksi Kepala Daerah Aktifkan Satlinmas dan Siskamling

Mendagri menambahkan, optimalisasi MPP menghadapi tantangan dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kemenkes diminta mendukung daerah dengan kapasitas fiskal rendah melalui peningkatan kualitas perizinan di MPP, termasuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan tenaga medis dan kesehatan melalui MPP, baik fisik maupun digital,” tandas Mendagri.

Acara ini dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

BACA JUGA :  Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran, Mendagri: Fokus pada Program Pro-Rakyat

Prosesi diakhiri dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh Mendagri, MenPAN-RB, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, dan Kepala BSSN, disaksikan langsung Luhut Binsar Pandjaitan.