Makassar, Insertrakyat.com — Tahun Anggaran 2026 resmi dibuka dengan kinerja fiskal Sulawesi Selatan yang menunjukkan fondasi kuat sejak awal tahun. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers pada Rabu (25/2/2026) di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Sulawesi Selatan.
“Realisasi Belanja Negara Sulsel hingga Januari mencapai Rp4,77 triliun, meningkat 4,33% dibandingkan tahun lalu,” ujar Martha Octavia, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel. Belanja ini digunakan untuk pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, pertahanan, agama, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum, serta perlindungan lingkungan hidup.
Adnan Muis, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sulselbartra, memaparkan kinerja penerimaan negara. “Penerimaan pajak hingga akhir Januari tercatat Rp788,1 miliar, didominasi PPh dan PPN,” jelas Adnan. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp16,8 miliar, sementara PNBP Rp251,4 miliar dengan kontribusi terbesar dari Badan Layanan Umum Rp148,1 miliar.
Supendi, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, menjelaskan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Sulsel s.d. Januari 2026 mencapai Rp824,2 miliar dari pagu Rp22 triliun. “Belanja pegawai telah mencapai Rp668,3 miliar, mendukung gaji TNI/Polri, dosen, PNS, dan PPPK,” ungkap Supendi. Belanja barang Rp150,1 miliar untuk mendukung 725 satuan kerja di 48 kementerian/lembaga, belanja modal Rp5,9 miliar digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan strategis, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo. Belanja bantuan sosial PIP dan KIP masih menunggu penyaluran dari pagu Rp25 miliar.
Wibawa Pram Sihombing, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, menyampaikan Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi Rp3,95 triliun atau 14,75% dari pagu Rp26,8 triliun. “Distribusi TKD berjalan merata di seluruh kabupaten/kota, memastikan pembangunan dan pelayanan publik di daerah berlangsung lancar,” kata Wibawa. Dana Bagi Hasil tercatat Rp16,2 miliar, Dana Alokasi Umum Rp2,9 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp1,1 triliun.
Keempat pemateri mengulas dampak program pemerintah. “Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1,79 juta penerima, dan 1.274 gerai Koperasi Merah Putih aktif,” kata Martha Octavia. Supendi menambahkan, 16 Sekolah Rakyat telah terealisasi dari target 15 sekolah. Wibawa menyebut produksi padi mencapai 5,39 juta ton untuk program ketahanan pangan, dan penyaluran FLPP 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar. Adnan menambahkan penyaluran KUR Rp1,3 triliun kepada 19.357 debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan subsidi bunga Rp114,72 miliar.
Lengkapnya, kinerja fiskal Sulsel di awal 2026 menunjukkan fondasi yang kuat. “APBN dioptimalkan sejak Januari untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” kunci Martha Octavia.
