Aceh Selatan, InsertRakyat.com – Politikus Partai Gerindra, Hadi Surya, menyoroti keterlambatan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 Aceh Selatan.
Menurut dia, jika polemik itu tidak segera diatasi secara cermat dan transparan tentu sangat berpotensi menimbulkan borok.
Bahkan ia mewanti sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Keterlambatan ini bisa berujung sanksi. Jangan sampai pembangunan macet karena Pemda lalai dalam perencanaan,” kata Hadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor DPRK Aceh Selatan, pada hari Kamis (11/09/2025).
Forum itu dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur formal. Kendati Hadi lebih dalam mengkritisi target pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan.
Target itu, kata dia, telah dipusatkan naik dari 3,21 persen (2024) menjadi 5,67 persen (2030).
Ditambah, proyeksi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya 0,87 poin di Aceh Selatan.
Sebab itu, Hadi tak segan mendesak Pemerintah Daerah agar terbuka.
Menurut dia, ada beberapa kendala, kesannya ditutupi. Baik itu terkait dengan kendala yang menghambat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan daerah.
Padahal, Aceh Selatan seharusnya segera menyusun strategi percepatan laju pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan.
Tatkala terkait dengan pengentasan kemiskinan, Hadi menilai target pengurangan hampir separuh dalam lima tahun terlalu ambisius, terutama jika pendapatan daerah diperkirakan menurun pada 2028.
Dirinya lalu mendorong Pemda Aceh Selatan, agar kedepannya mampu menggali PAD dari berbagai sumber.
Belum berhenti sampai disitu, Hadi menyinggung penguatan ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih.
Menurut dia, Koperasi yang sehat dapat menjadi muara kemandirian ekonomi rakyat Aceh Selatan dengan memanfaatkan potensi yang ada.
“Kalau koperasi kuat, rakyat akan ikut kuat dan sejahtera. Inilah motor ekonomi rakyat yang harus dikelola dengan baik,” tuntasnya.
Jurnalis: Mhd Iqbal|Editor: Zamroni
