Wamendagri Wiyagus Kupas Esensi TPAKD

JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Pemerintah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurut Wamendagri III, TPAKD ini memiliki peranan penting dalam memperluas inklusi keuangan, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.

“Melalui penguatan kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III, Akhmad Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2025.

Agenda nasional itu mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”.

Kegiatan itu pun dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Wiyagus menuturkan, TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan yang sejalan dengan program Asta Cita.

“Program ini mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari swasembada pangan dan ekonomi biru; pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif; pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; hingga hilirisasi dan industrialisasi ekonomi baru; serta pembangunan dari desa untuk pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Belum berhenti sampai disitu, Wiyagus menjelaskan, sejak dibentuk pada 2016, TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan di daerah.

Tim ini juga menjadi wadah untuk membangun kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut mendorong tumbuhnya usaha lokal sekaligus memperkuat pembangunan infrastruktur daerah yang berdampak pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Di sinilah [pentingnya] untuk kita memastikan akses keuangan yang merata. Pemerataan akses keuangan merupakan bagian untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial,” tegasnya.

Wiyagus juga memaparkan sejumlah praktik baik implementasi TPAKD di berbagai daerah.

Menurut dia, di Sumatera Selatan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil mencatat rekor MURI sebagai rekening disabilitas terbanyak.

Di Kalimantan Barat, program Ayo Cerdas Berinvestasi berhasil melibatkan investor dengan jumlah besar.

Sementara di Kabupaten Langkat, program Sejagat (Skema Pengembangan Perkebunan Jagung Rakyat) telah mampu memberikan pembiayaan kepada para petani setempat.

Menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi.

Sebab itu, Mendagri mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selebihnya, TPAKD bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat membentuk suatu program.

“Implementasinya [pencapaiannya] akan lebih maksimal dan terarah, serta terukur untuk masyarakat,” tuntas Wamendagri.

Lengkapnya, dari data dan Informasi puspen kemendagri, yang diterima Agy Jurnalis Insertrakyat.com, Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga hadir.

Tak ketinggalan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi; serta sejumlah kepala daerah di Indonesia turut mensukseskan kegiatan tersebut. (*)