JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan ada “risiko besar” jika pengelolaan aset BUMN tidak sinkron. Menurut dia pengelolaan aset BUMN tidak dapat disepelekan. Justru sebaliknya harus dikelola dengan baik.

“Tata kelola yang lemah berpotensi mengganggu operasional perusahaan dan layanan publik, termasuk infrastruktur kritis seperti telekomunikasi,” bunyi pernyataan Wamen Ossy saat membuka Seminar.

Adapun diketahui, Seminar Harmonisasi Tata Kelola Pertanahan dan Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Telkom Group, ini digelar di Jakarta, Jumat kemarin.

Wamen Ossy menjelaskan, keamanan aset BUMN menjadi fondasi bagi stabilitas layanan publik dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

“Jika tanah milik BUMN, seperti PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk tidak aman, infrastruktur di atasnya juga tidak aman. Tata kelola pertanahan yang kuat menjadi penopang stabilitas telekomunikasi dan digital di Indonesia,” ujar Wamen Ossy.

Pengelolaan aset tidak hanya menjaga layanan masyarakat. Namun, juga memitigasi risiko hukum dan bisnis. Masalah tanah yang berujung pada sengketa hukum bisa berdampak signifikan pada operasional BUMN.

Sebagai langkah awal, Wamen Ossy menyarankan BUMN melakukan pemetaan menyeluruh seluruh aset berbasis data dan ketentuan hukum. Pemetaan ini mencakup lokasi, status legal, kelengkapan dokumen, kondisi fisik, potensi konflik, dan aspek ekonomi.

“Hasil pemetaan kemudian disegmentasi; aset yang harus dipertahankan dan diperkuat dokumentasinya, aset prioritas sertifikasi, serta aset sengketa yang memerlukan strategi litigasi maupun non-litigasi komprehensif,” jelas Ossy.

Pengelolaan sertifikasi aset juga menjadi tolok ukur [tata kelola] korporasi yang baik dan akuntabel. “Telkom sebagai perusahaan terbuka harus mampu mempertanggungjawabkan semua asetnya dan memeliharanya,” pungkas Wamen Ossy.

Penegasan Kementrian ATR/BPN ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas bisnis BUMN sekaligus melindungi aset negara secara optimal.

(sya/agy)