WAKIL Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago di ruang kerja Wagub Aceh, Kamis (27/11). Pertemuan tersebut dihadiri Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah.
Dalam pertemuan ini, Wagub Fadhlullah memaparkan sejumlah isu strategis yang menghambat percepatan investasi dan pembangunan ekonomi Aceh, termasuk kondisi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Ia mengungkapkan pelabuhan Arun memiliki perairan sangat stabil, bahkan lebih baik dibanding pelabuhan di Singapura dan Port Klang, Malaysia. Namun, investor enggan menanam modal akibat skema harga sewa lahan yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Sudah ada lima perusahaan besar dari luar negeri yang melihat peluang, termasuk perusahaan baterai listrik asal Tiongkok. Tapi begitu mengetahui skema sewa, mereka mundur. Harga yang ditetapkan hampir setara membeli tanah,” kata Fadhlullah. Wagub menambahkan, kondisi ini membuat KEK Arun tidak berkembang meski memiliki fasilitas pelabuhan, utilitas industri, rumah dinas, hingga landasan udara.
Selain investasi, Wagub membahas rencana pembukaan pelayaran internasional Krueng Geukueh–Penang. Ia menyebut potensi ekspor Aceh untuk komoditas cokelat, kelapa, cabai, dan produk perikanan jika rute ini terealisasi.
Wagub juga memaparkan progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di ratusan titik dan diproyeksikan seluruh dapur operasional pada akhir tahun. Terkait Koperasi Merah Putih, Wagub meminta dukungan pemerintah pusat agar lebih dari satu bank dapat mengelola layanan keuangan di Aceh. Saat ini, hanya BSI yang tergabung dalam Bank Himbara di Aceh.
Sektor hukum juga menjadi perhatian. Wagub menggarisbawahi perlunya pendirian Lapas Syariah agar pelanggar hukum jinayah tidak terpapar napi kriminal berat di lapas umum.
Dalam aspek konektivitas, Wagub meminta dukungan perpanjangan runway bandara di barat Aceh untuk melayani pesawat kargo besar. “Kami memiliki sembilan bandara, tetapi hanya Bandara Sultan Iskandar Muda yang runway-nya 3.000 meter. Semua ekspor seafood selama ini harus lewat Medan. Kami ingin ada satu bandara di barat Aceh dengan runway minimal 2.000 meter,” ujarnya. Wagub menegaskan, keberadaan bandara ini sangat dibutuhkan bagi pertahanan negara karena Aceh merupakan gerbang paling barat Indonesia.
Menko Polhukam Jenderal (Purn) Djamari Chaniago menyatakan komitmen pemerintah pusat menindaklanjuti masukan Pemerintah Aceh. Ia menyampaikan apresiasi atas semua saran yang diberikan dan akan membawanya ke Presiden. Djamari juga mengimbau menjaga kelestarian alam Aceh, menertibkan tambang ilegal, serta menindak kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
