MANADO, INSERTRAKYAT.com – Mendagri Tito Karnavian mendorong kemandirian daerah melalui sektor wirausaha dengan kolaborasi KADIN dan APINDO di Sulawesi Utara.
Adapun saat ini realita [nihilisme] Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedang bermomok.
Di tambahan (persisnya) catatan formal “Tirai” menunjukkan belanja pegawai di beberapa daerah menyerap lebih dari 50 persen APBD.
Padahal, semrawutnya pengelolaan anggaran di daerah, baik itu pendapatan dan beban belanja adalah benang merah yang menjahit ketertinggalan secara sempurna ditengah gencatan efesiensi nasional.
Lantas !. Mendagri tak menampik fakta tersebut.
Bahkan, orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu tak segan menyebut kondisi ini membatasi ruang fiskal pembangunan.
Memang kedengarannya ironi, kenapa tidak, pernyataan Mantan Kapolri itu di lesatkan pada Kamis (9/4/2026), saat Musrenbang RKPD 2027 di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Mendagri Tito Karnavian, menyatakan, sebagian besar daerah Sulut masih bergantung pada dana transfer pusat. “Mengandalkan anggaran itu saja membuat pengelolaan daerah sulit,” ujarnya didengar langsung telinga para pejabat dalam forum Musrenbang.
Di sana, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat membuat porsi Pendapatan Asli Daerah relatif kecil. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, membatasi kemampuan Pemda menambah program pembangunan.
Di sejumlah kabupaten, belanja pegawai menyerap lebih dari setengah anggaran. Angka ini mengurangi kapasitas pemerintah daerah menyalurkan dana untuk proyek infrastruktur dan pelayanan publik.
Mendagri menghendaki perubahan pola pikir aparatur Pemda. Kepala daerah diharapkan mengelola keuangan layaknya wirausaha, memastikan pendapatan lebih besar dari belanja, agar fiskal daerah lebih sehat.
“Prinsip dasarnya adalah bagaimana pendapatan lebih tinggi daripada belanja, jangan dibalik,” tambah Mendagri dalam arahan tersebut.
Tito tak main – main, ia bilang Strategi pengelolaan anggaran daerah meliputi efisiensi belanja operasional, misalnya perjalanan dinas dan rapat, serta pengembangan sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
Pemda juga didorong menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan. Selain itu, pembangunan Mal Pelayanan Publik dapat mempercepat izin usaha, sementara organisasi usaha lokal dilibatkan untuk memperkuat ekonomi daerah.
“Ada Kadin, ada Apindo, ajak diskusi untuk menghidupkan swasta. Investasi tidak harus dari luar negeri, lokal juga bisa,” jelas Mendagri.
Pemda Sulut diarahkan fokus pada inovasi PAD, efisiensi anggaran, dan kolaborasi sektor swasta. Harapannya, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai.
Roda pemerintahan Sulawesi Utara atau Sulut saat ini dikendalikan oleh Mantan Tentara Indonesia. Ia telah memulai menempuh solusioner sebagaimana arahan Mendagri dalam rapat hari ini.
Berdasarkan catatan Insertrakyat.com, sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, telah membuka peluang investasi luas kepada saudagar Bugis-Makassar.
Inti aktivitas berlangsung dalam forum Pertemuan Saudagar Bugis Makassar XXVI 2026 yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, 25–27 Maret 2026.
Dalam sesi Success Story, Yulius Selvanus Komaling memaparkan peta potensi Sulawesi Utara yang siap dikembangkan, mulai dari sektor perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata.
Bahkan di hadapan saudagar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, GubSulut menegaskan bahwa daerahnya membuka ruang investasi yang konkret dan terukur.
Sektor kelapa menjadi salah satu unggulan dengan capaian ekspor 2,75 juta pohon senilai Rp1,2 triliun yang telah menembus pasar Tiongkok, India, Jepang, dan Singapura.
Pemerintah daerah juga menargetkan penanaman kembali dalam skala besar untuk menjaga kesinambungan produksi.
“Tahun 2026 ini, kami menargetkan penanaman kembali bibit kelapa sebanyak 2.750.000 pohon untuk memperkuat basis produksi,” ujarnya.
Selain itu, komoditas pala dengan produksi sekitar 12.800 ton per tahun terus didorong melalui program hilirisasi.
Upaya ini diperkuat dengan dukungan Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan nilai tambah produk.
“Strategi hilirisasi inilah yang akan menciptakan nilai ekonomi berkali lipat sekaligus membuka pintu lebar bagi masuknya investasi baru,” tegasnya.
Di sektor pertambangan, Sulawesi Utara disebut memiliki cadangan emas yang menempatkannya di posisi keempat nasional.
Pemerintah daerah telah menyiapkan 63 blok wilayah pertambangan rakyat yang siap dikelola.
“Ini adalah peluang emas yang nyata bagi para saudagar yang ingin melakukan ekspansi bisnis di sektor tambang,” kata Yulius.
Sementara itu, sektor pariwisata terus dipromosikan melalui destinasi unggulan seperti Taman Nasional Bunaken dan Likupang yang memiliki daya tarik kelas dunia.
Sektor kelautan dan perikanan juga menunjukkan tren positif dengan ekspor yang konsisten di atas 20 ribu ton per tahun.
Lengkapnya, di sektor kehutanan, pemerintah daerah fokus mengembangkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, madu, hingga sarang burung walet untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Potensi hasil hutan kita sangat melimpah dan punya nilai jual tinggi di pasar global,” pungkasnya.
(Agy/Isma/Jam). Follow whatsapp channel Insertrakyat.com dan dapatkan berita penting dan menarik
