SINGKAWANG, INSERTRAKYAT.com – Kepala daerah dituntut mampu mengatur administrasi wilayah, dan juga memastikan warganya memiliki hunian layak. Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, saat membuka Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Rumah Subsidi di Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (3/3/2026).
Menurut Tito, kepemimpinan yang sukses terlihat dari kesejahteraan rakyat. Penurunan angka kemiskinan, pengurangan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan bertambahnya warga yang memiliki rumah layak menjadi tolok ukur utama. “Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegasnya.
Perumahan masih menjadi persoalan nasional. Puluhan juta warga belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tak layak. Pemerintah menyiapkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan perbankan dan sinergi lintas sektor, untuk mempercepat program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya membangun rumah baru, pemerintah juga fokus memperbaiki hunian yang tak layak.
Tito menilai pembangunan perumahan berdampak berganda bagi perekonomian. Industri bahan bangunan, perbankan, transportasi, hingga UMKM ikut terdorong pertumbuhannya. Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang membebaskan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.
Selain itu, Mendagri menyarankan agar estetika hunian di rawat, terutama di Singkawang yang berbasis pariwisata. Ia mendorong penggunaan genteng sebagai alternatif atap seng yang dominan saat ini. “Seng tuh oke, murah, tapi enggak asri. Jadi tolong buat program juga yang non-seng,” ujarnya.
Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, dan sejumlah pejabat terkait.
