DUMAI, INSERTRAKYAT.com— Persoalan dugaan Amplop Raksasa atau fee proyek alat kesehatan (alkes) di RSUD Kota Dumai bertepuk sebelah tangan, kini mulai menjadi topik hangat di ruang publik. Isu ini menyita perhatian rakyat. Mengapa?. Bos PT Hetech Nusantara, Hanif Ahdi Fiddini, disebut [dalam dugaan], telah mengeluarkan uang hingga Rp7 miliar untuk kepentingan tertentu. Inilah kemudian turut diketahui oleh Direktur RSUD Kota Dumai, Ridhonald. Hanya saja peruntukannya masih menyimpan pertanyaan besar di kalangan masyarakat luas.
Proyek itu bersumber dari belanja modal alat kedokteran bedah (MOT) tahun anggaran 2024, dengan nilai kontrak mencapai Rp14 miliar lebih. Proyek tersebut ditenderkan melalui e-katalog LPSE Pemkot Dumai.
“Pertanyaannya, fee sampai Rp7 miliar, ini proyek fiktif atau bagaimana?” ujar Ketua DPW LSM Mitra Riau, Martinus Zebua, SH, Senin (23/6/2025).
Martinus menambahkan, drg Ridhonald sempat mendatangi kantor PT Hetech Nusantara di Pekanbaru, sekitar seminggu sebelum Lebaran. “Ridho memakai topi, masuk ke kantor dan marah-marah. CCTV tidak merekam wajahnya,” ujarnya.
Diduga ketakutan, Hanif Ahdi Fiddini mencari perantara agar persoalan ini tidak melebar. Ia lalu menemui Pramono, yang disebut-sebut sebagai orang dekat partai politik.
“Ratusan juta [dalam dugaan] diserahkan ke Pramono agar masalah ini selesai. Bahkan, Pramono saat ini terpantau membeli mobil baru,” ucap Martinus.
Menurut informasi, konflik makin rumit ketika Hanif mulai mencari cara melaporkan balik drg Ridhonald ke aparat penegak hukum. Ia menghubungi seorang teman, lalu menjalin komunikasi dengan Pramono.
“Hanif [dalam dugaan] menyerahkan uang muka Rp50 juta di sebuah hotel di Pekanbaru. Lalu, transfer berikutnya,” dikutip penjelasan seorang penghubung.
Namun, ketika dikonfirmasi soal fee proyek alkes, Hanif justru memblokir semua saluran komunikasi. Sementara itu, Pramono yang dimintai klarifikasi justru mengatakan kepada Ama, penghubung Hanif: “Ibu lagi diperalat. Percaya boleh, tidak juga boleh.”
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan: apakah benar ada proyek senilai Rp14 miliar yang dijalankan? Apa motif Direktur RSUD menekan kontraktor?
LSM Mitra Riau mendorong Kejaksaan dan KPK menyelidiki dugaan KKN dalam proyek RSUD Kota Dumai. Mereka menilai potensi kerugian negara besar, ditambah indikasi kuat gratifikasi dan suap antara pejabat daerah dan rekanan pengadaan barang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Dumai belum sepenuhnya memberi tanggapan terkait tudingan tersebut. RSUD hanya menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan mengikuti prosedur. (Duo Pjc/Sup/Rom)
Dukung Jurnalis Profesional Indonesia. Klik tombol di bawah untuk mengikuti saluran resmi dan bergabung dalam grup WhatsApp.
Ikuti Saluran INSERTRAKYAT
