JAKARTA, – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan momen Halal Bihalal menjadi waktu yang tepat bagi pimpinan untuk mendengar langsung masukan dari jajaran di bawah. Menurutnya putra kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan ini, keterbukaan dalam kepemimpinan akan mendorong peningkatan layanan publik.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” ujar Supratman di Graha Pengayoman, Rabu (9/4) kemarin.

BACA JUGA :  Nurson Wahid Mengunci Ruang Gerak Mafia Tanah, 16 Pejabat BPN Tersingkir

Ia mencontohkan masukan dari staf Direktorat Jenderal AHU terkait fleksibilitas kerja, yang kini mulai diterapkan melalui flexible working arrangement (FWA). Penerapan ini terbukti efektif di Direktorat Merek DJKI, dengan penyelesaian 58 ribu tunggakan dan 17 ribu merek baru yang berhasil didaftarkan.

“Pak Sekretaris Jenderal sudah menginisiasi dan selalu memberikan ruang kepada kita untuk bekerja dengan fleksibel… Hasilnya luar biasa,” ucap Supratman.

BACA JUGA :  BSKDN Kemendagri Gelar Seminar Nasional: Sinergitas Digital RDTR Dorong Daya Saing Investasi Daerah

Transformasi digital menjadi prioritas utama dalam mendukung kebijakan fleksibilitas kerja tersebut. Ia menegaskan, sebagian besar kebijakan lahir dari aspirasi internal, termasuk jajaran pimpinan tinggi dan staf Kemenkum.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kita laksanakan,” tegasnya.

Dalam Halal Bihalal tahun ini, tiga perwakilan pegawai menyampaikan masukan terkait sistem kerja jarak jauh, penambahan rute mudik gratis, serta peningkatan relasi antara ajaran.

BACA JUGA :  Ketua MA Serahkan Penghargaan untuk Unit Kerja Berprestasi: Ini Baru Awal, Bukan Akhir

Menkum menilai inisiatif seperti ini memperkuat solidaritas dan soliditas dalam membangun kementerian yang transparan dan akuntabel.

Berkontribusi dalam artikel ini adalah Syamsul.