Aceh, Insertrakyat.com,– Pilkada sudah selesai, tapi drama di balik layar masih terus berlanjut. Mualem tampak santai, sementara sejumlah pejabat yang dulu habis-habisan mendukung paslon 01 namun kalah di pilkada, kini lihai bermanuver mendekati Dekfadh.
Ada yang tiba-tiba rajin ikut agenda Wagub, padahal bukan tugasnya, ada juga yang sibuk mencari aman seolah-olah tak pernah bermain politik. Apakah ini loyalitas atau sekadar strategi menyelamatkan kursi empuk?
Mantan Tapol Napol Aceh, atau Tim Pemenangan Mualem-Dek fad (Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih), Nyak Dhin Gadjah tak tinggal diam.
Ia mendesak Mualem-Dekfadh segera menyapu bersih pejabat yang bersikap “muka dua”. Jika tidak, mereka bisa menjadi duri dalam daging yang justru menghambat roda pemerintahan.
Pejabat yang kemarin bermain api kini berpura-pura profesional, padahal mereka hanya mencari celah untuk tetap bertahan.
Di sudut lain, ada yang tiba-tiba mengganti Plt Dirut Bank Aceh dan mengklaim ini sebagai prestasi, meski keputusan itu justru dianggap bentuk pengkhianatan terhadap Pj Gubernur Safrizal.
Jika memang ingin menunjukkan gebrakan, mengapa tidak dilakukan sejak Safrizal masih menjabat?.
Langkah ini tak lebih dari strategi menyelamatkan diri sebelum badai pembersihan datang.
Restu & Akkar juga tak kalah lihai, kata Nyak Dhin, mereka kini menempatkan loyalisnya dalam lingkaran pemerintahan untuk mengamankan informasi.
“Skenario mereka mirip belah bambu; menginjak lawan, mengangkat kawan,”.
“Para penjilat itu mendekati orang-orang terdekat Mualem-Dekfadh, seolah-olah mencari jalur selamat sebelum giliran mereka tiba,”ujarnya, Rabu, (12/3).
Sementara itu, Kepala Biro PBJ, T Zaufi, adik ipar Reza Saputra, juga tak luput dari sorotan.
Menurut kabar yang beredar, ia jarang terlihat di kantor sejak era Pj Gubernur Safrizal.
Bahkan, Safrizal sendiri sempat menyinggung ini dalam acara perpisahannya.
Apakah karena proyek yang dikelola terlalu banyak, atau memang ada urusan lain yang lebih penting daripada duduk di kursi birokrat?
Dari Kasus Wastafel hingga “Bermain Cantik” di Media
Nama T Nara Setia juga masih beredar, terutama dalam kasus wastafel yang sempat menghebohkan.
Kini, ia tampak sibuk mondar-mandir mencari jalan agar tetap duduk di jabatan eselon 2. Soal kinerja? Bisa dibilang jauh panggang dari api.
Mungkin justru lebih sibuk memastikan kepentingan Bustami-Fadhil Rahmi tetap terakomodasi.
Di sisi lain, Iswanto, yang mendapat gelar Pj Bupati terbaik dari Kemendagri, juga perlu dicermati.
Dalam empat bulan terakhir, izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkannya mencuri perhatian.
Media pun tak henti-henti memberitakan kegiatannya, dari satu acara ke acara lain.
Apakah ini murni kinerja atau strategi membangun citra? Sebagai mantan Kepala Biro Humas era Nova Iriansyah, Iswanto memang piawai memainkan opini publik.
Sementara itu, BPKA yang dipimpin Reza Saputra tetap menjadi perbincangan hangat.
Lembaga ini dikenal sebagai tempat eksekusi refocusing anggaran COVID-19 dan penyusunan daftar mutasi pejabat di detik-detik akhir kepemimpinan Bustami.
Banyak ASN yang diduga bagian dari tim sukses 01, kini mendadak ingin beradaptasi dengan kepemimpinan baru.
Apakah ini keinginan untuk berubah, atau hanya strategi agar tetap nyaman di kursi mereka?
Tak hanya itu, sejumlah dinas lain juga menjadi sorotan.
Dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Satpol PP, hingga Dinas Pariwisata; semuanya seperti menunggu arahan, apakah akan tetap bertahan atau harus segera berkemas.
Redaksi sempat berbincang dengan Cekmad, warga Alu Ie Puteh, Aceh Timur.
Ia berharap Mualem-Dekfadh segera mengganti pejabat yang lebih banyak bermain politik dibanding bekerja.
Menurutnya, jika pembersihan tidak segera dilakukan, kebijakan pro-rakyat bisa terhambat oleh mereka yang masih membawa agenda lama.
Nyak Dhin Gadjah juga kembali mengingatkan bahwa pemerintahan baru harus segera mengambil langkah tegas.
Seperti presiden yang langsung menunjuk menteri, Mualem-Dekfadh sebaiknya segera menempatkan orang-orang yang benar-benar mendukung visi mereka.
Jika tidak, mereka akan terus diganggu oleh aturan-aturan buatan loyalis lama yang hanya bertujuan menghambat kinerja.
Bukti bahwa pejabat lama tak sepenuh hati mendukung pemerintahan baru bisa dilihat dari kebijakan Bebas Barcode di SPBU yang dicanangkan Mualem.
Tak satu pun pejabat yang berani mendukung atau menyuarakan inisiatif ini.
Bukan karena kebijakan itu salah, tetapi karena mereka masih bermain aman dan enggan menyesuaikan diri dengan arah baru pemerintahan.
Nyak Dhin Gadjah mendorong tim Mualem-Dekfadh untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. “Visi-misi Gubernur dan wakilnya harus tercapai dalam lima tahun ke depan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang masih terjebak dalam kepentingan lama. Aceh butuh perubahan, bukan sekadar pertunjukan politik yang berulang-ulang,”pungkasnya.
