Insertrakyat.com, Jatinangor, — Kementerian Dalam Negeri kembali menegaskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Senin, (27/10/2025). Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kemendagri mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program unggulan tersebut mencakup Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruhnya dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis rakyat di seluruh daerah.
Dalam apel dan rapat koordinasi di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Mendagri menegaskan bahwa aparatur pemerintah daerah, terutama Sekda dan Kepala Bappeda, harus menjadi motor sinkronisasi pelaksanaan program nasional di tingkat daerah.
“Presiden Prabowo selalu berada di garis depan dalam setiap kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil. Karena itu, tugas kita adalah memastikan gagasan tersebut benar-benar terwujud di lapangan,” tegas Tito di hadapan para Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia.
Kemendagri menempatkan peran Sekda sebagai jembatan strategis antara kepala daerah dan perangkat birokrasi di bawahnya. Sekda menjadi penentu efektifnya koordinasi program lintas sektor dan keberhasilan implementasi kebijakan pusat di daerah.
Tito mengingatkan, prinsip Pasal 33 UUD 1945 menegaskan penguasaan sumber daya oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini harus diterjemahkan secara konkret dalam kebijakan pembangunan daerah. Pemda didorong menjadi pelaksana langsung konsep ekonomi kerakyatan dengan memperkuat sistem koperasi dan memperluas lapangan kerja produktif.
Kemendagri melihat, Kopdeskel Merah Putih merupakan model nyata ekonomi rakyat yang inklusif dan mandiri. Program ini tidak hanya menumbuhkan koperasi formal di setiap desa dan kelurahan, tetapi juga membangun jaringan ekonomi dari bawah ke atas.
Melalui koperasi ini, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan pokok, seperti gas, obat-obatan, hingga bahan pangan strategis. Koperasi juga akan memainkan peran penting dalam menstabilkan harga pangan daerah melalui intervensi harga beras, jagung, dan komoditas lokal lain.
“Keuangan inklusif berarti masyarakat dapat mengakses sistem keuangan modern secara adil dan tidak lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir,” ujar Tito dengan tegas.
Kemendagri menilai, manfaat program Kopdeskel Merah Putih memiliki efek berantai luas. Di antaranya menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing desa serta kelurahan. Selain itu, koperasi akan menjadi sarana pendidikan ekonomi bagi masyarakat desa agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.
Tito menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah menunjukkan inisiatif kuat dalam mendorong pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah cepat tersebut, menurutnya, merupakan wujud nyata komitmen Pemda dalam menjalankan program prioritas nasional yang berpihak pada rakyat.
“Saya berterima kasih kepada rekan-rekan daerah yang sudah bekerja keras sehingga terbentuknya badan hukum Kopdeskel Merah Putih bisa dipercepat. Ini adalah bukti birokrasi daerah siap mendukung visi besar Presiden untuk ekonomi rakyat yang tangguh,” tegas Mendagri.
Kemendagri memastikan bahwa seluruh program penguatan ekonomi kerakyatan akan terus diawasi dan dikawal melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga.
“Program ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, tetapi juga mempertegas peran daerah sebagai penggerak utama kesejahteraan masyarakat,” kata Tito.
Kemendagri, lanjutnya, meneguhkan posisinya sebagai pengawal tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak pada rakyat. “Setiap kebijakan yang dijalankan diarahkan untuk menghadirkan pemerintahan yang bekerja nyata di tengah masyarakat,” kuncinya.
Penulis: Anggytha Putrie Alvio Mahho Ghanny.
