JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Konsorsium Aktivis Jakarta Indonesia (KAJI) memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk ekspresi kontrol sosial atas sejumlah isu yang dinilai berkaitan langsung dengan dinamika penegakan hukum dan tata kelola institusional di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Presidium KAJI, Akbar Rasyid, mengungkapkan bahwa aksi ini akan melibatkan gabungan berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, termasuk jaringan Komite Merah Putih Indonesia (KMPI). Menurutnya, langkah demonstrasi tersebut merupakan kelanjutan dari mekanisme advokasi yang sebelumnya telah ditempuh secara administratif dan konstitusional.
Menurut dia, KMPI juga telah melayangkan aduan ke Kadiv Propam Mabes Polri pada 8 Desember lalu.
“Aksi demonstrasi akan digelar dengan gabungan sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa, termasuk jaringan Komite Merah Putih Indonesia. Surat aduan KMPI saya sendiri yang mengantar langsung dan pihak Mabes Polri telah menerima pada 8 Desember lalu,” ujar Akbar kepada awak media Insertrakyat.com, Rabu (31/12/2025).
Akbar menegaskan, tidak berselang lama setelah surat aduan tersebut diterima Mabes Polri, aparat pengawasan internal Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) langsung melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Polres Sinjai. Fakta ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa isu yang disampaikan memiliki bobot serius dan relevansi institusional.
“Setelah surat aduan KMPI diterima Mabes Polri, Propam Polri langsung melakukan pemeriksaan terhadap pihak Polres Sinjai. Ini menunjukkan bahwa aduan tersebut tidak dianggap sepele,” tambahnya. “Info pemeriksaan propam terhadap personil Polres Sinjai, sudah pasti menjadi rahasia umum di tubuh Institusi, saat ini,” tegasnya.
Di tempat terpisah, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam KMPI, Wahid, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana aksi demonstrasi tersebut. Ia menilai, aksi di Mabes Polri merupakan bentuk konsistensi gerakan mahasiswa dalam menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.
“Kami mendukung penuh rencana aksi demonstrasi di Mabes Polri. Persiapan dilakukan secara matang, dan kami tegaskan bahwa aksi ini murni terkait isu Sinjai,” kata Wahid.
Meski demikian, baik Akbar Rasyid maupun Wahid belum mengungkapkan secara rinci substansi isu yang akan diangkat dalam aksi tersebut. Keduanya memilih untuk menahan penjelasan teknis hingga waktu pelaksanaan demonstrasi, dengan alasan menjaga efektivitas strategi gerakan.
Secara konseptual, aksi yang direncanakan KAJI dan KMPI ini diposisikan sebagai bagian dari fungsi partisipasi publik dalam negara hukum demokratis, di mana masyarakat sipil memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum serta mengawasi jalannya institusi penegak hukum. Aksi tersebut diharapkan menjadi kanal dialog kritis antara elemen masyarakat dan aparat negara demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas.
Lengkapnya, KAJI dan KMPI juga akan menyurati Komnas HAM dan DPR-RI menyusul desakan RDP yang juga terkait dengan polemik yang akan mereka suarakan di Mabes Polri saat aksi demonstrasi.
BACA JUGA Akbar Rasyid Demo : Desak Mabes Polri Usut Dugaan Pelanggaran Tambang PT TMM dan Copot Kapolres
