JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus membina, mengawasi, dan memantau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Belanja pemerintah menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, selain kontribusi sektor swasta.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang dirangkaikan dengan pengarahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Kegiatan berlangsung hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melompat jika dua mesin bergerak: swasta dan pemerintahan. Mesin pemerintahan antara lain realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” ujarnya.
Belanja Pemda meningkatkan peredaran uang di masyarakat sekaligus menstimulasi sektor swasta. Kemendagri melakukan monitoring bulanan terhadap pendapatan dan belanja daerah.
Data Kemendagri menunjukkan, pada 2024 realisasi pendapatan daerah nasional mencapai 97,29 persen, sedangkan belanja 91,72 persen. Hingga 30 September 2025, realisasi pendapatan 70,27 persen, belanja 56,07 persen.
Tito menyoroti ketimpangan antar daerah. Contohnya, pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 109,56 persen, Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen, namun beberapa daerah realisasi pendapatannya di bawah 50 persen. Realisasi belanja juga bervariasi.
“Percepatan realisasi belanja daerah kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pendapatan tinggi tapi belanja rendah, pertumbuhan juga relatif kurang,” kata Mendagri.
Ia menekankan, pertumbuhan nasional merupakan agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat, sehingga kepala daerah diminta menjaga pertumbuhan ekonomi wilayahnya di atas rata-rata nasional.
Faktor lambatnya realisasi belanja antara lain lelang tertunda, e-Katalog belum optimal, pergantian kepala dinas, atau penahanan pembayaran hingga akhir tahun.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Pemda bijak mengelola anggaran. “Uang harus kerja, bantu ekonomi daerah. Anggaran tersimpan hanya untuk kebutuhan rutin,” ujarnya. Pemda diimbau percepat belanja produktif, menjaga tata kelola, dan integritas publik.
Rapat turut dihadiri virtual oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para gubernur, bupati, dan wali kota.
Kegiatan tersebut berlangsung selama beberapa jam dan berjalan dengan lancar sejak sekitar pukul 09.00 WIB.
Penulis: Agy
Dukung Jurnalis Profesional Indonesia. Klik tombol di bawah untuk mengikuti saluran resmi dan bergabung dalam grup WhatsApp.
Ikuti Saluran INSERTRAKYAT
