Penulis menanggapi kritik Bambang Prakuso, menegaskan pegiat literasi mandiri, sukarela, dan kerjanya beragam, bukan sekadar mencari keuntungan. Literasi tetap penting di era AI, memerlukan apresiasi, kolaborasi, dan penghargaan sistemik agar gerakan di akar rumput tetap hidup.
Oleh Muhammad Subhan
SAYA membaca tulisan Bambang Prakuso dengan perasaan bercampur, antara ingin memahami kegelisahan yang ia sampaikan, sekaligus merasa perlu meluruskan cara pandang yang menurut saya terlalu menyederhanakan, bahkan cenderung “merendahkan” realitas para pegiat literasi hari ini.
Tulisan Mas Bambang—lebih tepatnya sebuah komentar panjang—merupakan respons terhadap esai saya sebelumnya. Pendiri Alfateta Indonesia tersebut menyampaikan pemikirannya melalui grup WhatsApp, yang kemudian disalin-tempel oleh salah seorang pengikut halaman Facebook saya, Mas Budi Pramunandi, di kolom komentar.
Mas Bambang menyebut bahwa “mayoritas penggerak literasi bingung” dan “hidupnya hanya tangan di atas terhadap pemerintah.” Pernyataan itu terasa seperti generalisasi yang terburu-buru. Logika seperti ini justru menutup ruang untuk melihat keragaman wajah pegiat literasi di lapangan. Padahal, banyak di antara mereka, pegiat literasi itu, adalah guru, dosen, pekerja kreatif, ASN, jurnalis, penulis, bahkan pelaku usaha yang secara sadar menyisihkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bergerak di bidang literasi.
Mereka tidak menggantungkan hidup dari kegiatan literasi, tidak pula mencari penghidupan di ranah tersebut.
Sejak awal mereka memahami bahwa aktivitas itu bukanlah pekerjaan untuk mencari nafkah; ini adalah bentuk pengabdian yang lahir dari kesadaran.
Jika ada yang menerima dukungan dari pemerintah, itu bukan berarti “tangan di atas” dalam pengertian yang peyoratif. Itu adalah bentuk kolaborasi. Dalam ekosistem pembangunan manusia, negara memang mengemban tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat.
Dalam konteks itu, pegiat literasi tidak sedang mengemis belas kasihan. Kehadiran mereka justru membuka peluang kolaborasi yang setara. Justru yang patut digugat adalah mengapa kerja-kerja sukarela ini tidak diperkuat secara sistemik?
Mas Bambang juga menceritakan seorang temannya yang meninggal dunia dalam keadaan terlilit utang tanpa mendapat penghargaan. Kisah itu tentu memilukan, tetapi menjadikannya sebagai cermin umum pegiat literasi adalah pendekatan yang keliru. Satu fragmen personal tidak bisa dijadikan ukuran untuk menghakimi keseluruhan gerakan.
Jika logika ini dipakai, kita akan mudah terjebak pada kesimpulan yang cacat dalam menilai berbagai profesi lainnya.
Lebih jauh, narasi ini seolah ingin mengecap bahwa menjadi pegiat literasi adalah garis lurus menuju kesengsaraan. Padahal, persoalan intinya adalah bagaimana sistem apresiasi terhadap kerja-kerja kebudayaan di negeri ini memang belum berpihak.
Ini adalah ihwal kebijakan, bukan kelemahan pribadi para pelakunya.
Mas Bambang juga mengungkap kenyataan bahwa nasib pegiat literasi “lebih parah daripada guru honorer yang masih dapat gaji 300 ribu sementara penggerak literasi dapat apa?”. Hal ini perlu ditelaah dengan saksama. Membenturkan dua entitas yang berbeda landasannya adalah kesalahan berpikir. Guru honorer merupakan profesi dengan tanggung jawab struktural dalam sistem pendidikan formal, sementara pegiat literasi sebagian besar bergerak di ruang nonformal dan berbasis kesukarelaan.
Mengukurnya dengan timbangan yang sama justru menunjukkan ketidakpahaman dalam memetakan posisi keduanya.
Ketika Mas Bambang mengajak pegiat literasi untuk menjadi “trainer reading mastery” seperti yang ia rintis, lalu melabeli adanya “idealisme sempit” atau “ketakutan terhadap perubahan,” saya melihat adanya pemaksaan asumsi tunggal tentang kemajuan itu sendiri. Seolah-olah perubahan hanya sah jika mengekor pada jalur yang ia tawarkan. Padahal, dalam jagat literasi, pendekatannya sangatlah majemuk. Ada yang memilih jalur komunitas, ada yang fokus pada pendidikan anak, ada yang bergerak di literasi digital, ada pula yang merawat sastra dengan tekun.
Menampik sebuah tawaran bukan berarti anti-kemajuan. Bisa jadi itu adalah pilihan sadar atas prinsip yang diyakini. Justru dalam ekosistem yang sehat, keberagaman corak adalah kekuatan, bukan titik lemah.
Pernyataan paling miris dari Mas Bambang adalah ketika ia melontarkan kalimat: pegiat literasi idealis “hari gini mau makan apa” dan “hanya bisa mengemis kepada pemerintah”. Narasi ini tidak hanya merendahkan, tetapi juga buta terhadap kenyataan bahwa banyak pegiat literasi justru hidup mandiri dari profesi utamanya. Mereka tidak “mencari makan dari literasi,” tetapi sebaliknya “memberi makan literasi” dari keringat mereka sendiri.
Justru karena mereka tidak menggantungkan perut pada literasi, gerakan ini tetap bernapas panjang, betapa pun terjal medannya. Jika literasi melulu dijadikan ladang ekonomi, maka yang terjadi adalah pengikisan substansi. Tidak semua hal di dunia ini harus ditakar dengan rupiah. Ada kerja-kerja yang tegak karena nilai, bukan karena iming-iming insentif, bantuan, maupun penghargaan.
Pandangan Mas Bambang bahwa mengajarkan membaca dan menulis “sudah telat” karena bisa ditangani oleh AI (kecerdasan buatan) juga perlu diluruskan. Teknologi adalah alat, bukan pengganti nyawa kemanusiaan. Membaca bukan sekadar mengeja huruf, dan menulis bukan sekadar merangkai kata. Keduanya adalah proses mengasah nalar, rasa, dan kepekaan sosial, sesuatu yang mustahil digantikan sepenuhnya oleh mesin.
Jika logika “semua bisa ditangani AI” ditelan bulat-bulat, maka pendidikan akan kehilangan substansinya. Justru di tengah gempuran AI, kemampuan literasi menjadi kian krusial untuk memilah informasi, memahami konteks, dan agar manusia tidak hanyut dalam banjir data yang tak jelas kebenarannya.
Saya mafhum bahwa Mas Bambang mungkin berniat memacu perubahan dan menaikkan standar kualitas. Namun, cara menyampaikan kritik juga menentukan apakah pesan itu akan membangun atau justru meninggalkan luka. Pegiat literasi bukanlah kelompok yang alergi terhadap kritik, tetapi mereka layak dipandang secara utuh, bukan diringkas menjadi stereotip yang kerdil.
Gerakan literasi di negeri ini memang tidak berdiri di atas kemewahan, namun ia juga tidak sekarat dalam kemiskinan seperti yang digambarkan. Ia tumbuh dari kesadaran, dari kepedulian, dan dari keyakinan bahwa transformasi sosial yang paling tangguh justru lahir dari ketekunan di akar rumput yang jauh dari sorot lampu maupun lensa kamera.
Maka, alih-alih saling merendahkan, alangkah bijaknya jika kita saling menguatkan simpul. Alih-alih sibuk menghakimi, akan lebih adil jika kita merangkul keragaman. Dan alih-alih mempertentangkan perbedaan jalan, akan jauh lebih produktif jika kita duduk bersama membuka ruang kolaborasi yang nyata.
Literasi bukan sekadar proyek mengusir buta aksara, melainkan upaya panjang menjaga daya kritis masyarakat di tengah arus deras informasi yang kian riuh. Para pegiat di akar rumput adalah penjaga nyala api itu agar tidak padam di tengah minimnya perhatian negara atau kerasnya hantaman pragmatisme. Menghargai mereka berarti menghargai masa depan kecerdasan kolektif kita semua.
Biarlah sejarah yang mencatat siapa yang benar-benar bergerak demi kemanusiaan dan siapa yang sekadar mencari panggung di atas kegelisahan. Sejatinya, literasi yang memerdekakan adalah literasi yang mengembalikan martabat kemanusiaan kita, bukan yang memenjarakannya dalam hitung-hitungan untung rugi atau ketakutan akan canggihnya mesin.
Mari terus bergerak, dengan atau tanpa tepuk tangan.
Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, founder Sekolah Menulis elipsis.
