JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang akan diambil kepala daerah harus dibuat berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat.
Menurut Mantan Kapolri ini, tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kebijakan hanya akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.
“Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah tapi tidak bisa direalisasikan,” ungkap Tito dalam keterangan resminya melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan kepada InsertRakyat.com, Senin 10 November.
“Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba. Gubernur dan bupati harus membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat,” masih pernyataan Mendagri Tito.
Belum berhenti sampai disitu, Mendagri selanjutnya menegaskan bahwa, peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Sebab itu, dirinya secara terbuka [berharap], kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan.
Namun, juga [Idealnya] lebih aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
Bahkan, Menurut Mendagri, perguruan tinggi terdiri dari Individu dengan SDM unggul dan kapasitas intelektual tinggi.
Dengan demikian, Tito menilai hal tersebut dapat mengubah budaya masyarakat kearah yang lebih baik melalui tata kelola pemerintahan yang mumpuni.
“Karena itu, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat,” harapnya.
Tito sapaan karib Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, menyakini bahwa, perguruan tinggi dapat menjadi penyeimbang (counterbalance) pada kebijakan publik— bukan pada bagian oposisi, akan tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
Agar fungsi itu berjalan optimal, perlu kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa hingga senat akademik.
“Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” tegasnya.
Pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien, sebut Tito, untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
“Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tuntasnya.
(Agy-INSERTRAKYAT.com).
