JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya literasi keuangan digital bagi pemerintah daerah. Jum’at, (31/10/2025).
Pesan itu disampaikan pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di JICC.
Acara tersebut juga rangkaian Indonesia Fintech Summit & Expo 2025.
Menurut Mendagri, digitalisasi pemerintah daerah butuh dua tahapan utama.
Pertama, meningkatkan literasi digital dan finansial aparatur daerah.
Kedua, mengintegrasikan sistem digital daerah dengan sistem nasional.
Integrasi dinilai mampu menekan kebocoran anggaran secara signifikan.
“Mendorong digitalisasi 552 Pemda, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungan penuh Kemendagri pada sistem pemerintahan digital.
Mendagri menyoroti peran strategis Dukcapil sebagai fondasi e-government.
Dukcapil menyimpan 99 persen data penduduk lengkap dengan biometrik.
Data biometrik meliputi sidik jari, iris mata, dan pengenal wajah.
Basis data itu menjadi kunci verifikasi layanan finansial dan teknologi.
“Cukup lihat wajah, identitas tervalidasi,” kata Mendagri.
Teknologi pengenalan wajah mencegah pemalsuan identitas penduduk.
Mendagri mengingatkan Pemda tinggalkan pola pikir lama non-digital.
Digitalisasi dianggap kunci peningkatan kualitas layanan publik lokal.
Ia mencontohkan potensi kebocoran pajak hotel, restoran, dan parkir.
Selama ini, penerimaan tidak selalu tercatat utuh di Bapenda.
Pemda diminta membenahi sistem pemungutan agar lebih akuntabel.
Digitalisasi memungkinkan pajak tercatat otomatis ke kas daerah.
Langkah ini meningkatkan PAD tanpa bebankan masyarakat kecil.
“Saya pikir bagaimana Pemda dapat PAD melalui digitalisasi,” tegasnya.
Mendagri berharap Pemda aktif memanfaatkan sistem pembayaran modern.
Tujuannya memastikan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pendapatan. (Tugas/Red).
