JAKARTA, INSERTRAKYAT.com —Kepemimpinan berintegritas di sektor keuangan dan dunia usaha harus ditumbuhkan, ungkap Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Johanis Tanak dalam kegiatan Leadership Forum Dapen BRI Group dan YKP BRI Group bertema Leadership with Integrity for Excellent Leader yang digelar di Menara BRIpens, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Johanis Tanak menegaskan, dunia usaha memiliki tanggung jawab besar terhadap perekonomian nasional. Sebab itu, setiap kegiatan bisnis wajib dijalankan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk mencegah risiko penyimpangan dan praktik korupsi.
“Pemimpin berintegritas dibutuhkan agar setiap keputusan bisnis tetap sejalan dengan hukum dan moral. Tanpa integritas, penyimpangan pasti muncul,” kata Johanis Tanak.
Johanis Tanak menuturkan, Integritas menjadi dasar setiap kebijakan, keputusan, dan pengawasan di dunia usaha. Menurut dia, sangat dibutuhkan penerapan Business Judgment Rule (BJR), yakni prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam setiap pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
KPK, sebut Tanak, menilai lemahnya tata kelola yang selama ini justru menjadi celah korupsi. Beberapa kasus besar seperti Jiwasraya (2008–2019), Asabri (2012–2019), Dana Pensiun Pertamina (2014), dan Dana Pensiun Bukit Asam (2013–2018) menjadi contoh kerugian besar, akibat buruknya pengawasan.
Tanak menegaskan, KPK terus memperkuat pencegahan melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) dengan menerbitkan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK). Panduan tersebut membantu korporasi dalam mengenali risiko korupsi, memperkuat sistem pengadaan, serta memastikan transparansi dalam seluruh proses bisnis.
“Kolaborasi antara KPK dan dunia usaha merupakan langkah penting untuk membangun ekosistem bisnis yang bersih dan kompetitif,” tegas Johanis Tanak.
Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun (Dapen) BRI, Ngatari, mengungkapkan total aset yang dikelola Dapen BRI telah mencapai Rp38 triliun. Menurutnya, tanggung jawab besar itu menuntut sistem pengawasan dan tata kelola yang kuat, transparan, serta akuntabel.
“Kami mengapresiasi pendampingan dari KPK. Harapan kami, pengawasan yang diperkuat dapat menjaga tata kelola Dapen BRI agar tetap bersih dan profesional,” ujar Ngatari.
Ngatari menambahkan, Dapen BRI merupakan satu-satunya lembaga dana pensiun yang mampu memberikan manfaat hingga 4 persen per tahun. Capaian tersebut, katanya, hanya mungkin tercapai bila integritas dan disiplin pengelolaan tetap dijaga dengan ketat.
Dari pihak korporasi induk, Group CEO BRI Hery Gunardi, menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama keberlanjutan bisnis. BRI disebut akan terus memperkuat sistem kepemimpinan yang jujur, terbuka, dan berorientasi pada kepatuhan hukum.
“Integritas menjadi dasar kepercayaan publik terhadap BRI. Dengan nilai itu, kami ingin menjaga agar perusahaan tetap amanah dan berkelanjutan,” ungkap Hery Gunardi.
Lengkapnya, KPK mengimbau seluruh pegawai BRI untuk aktif berpartisipasi mencegah korupsi.
Hal ini bagian dari sistem keterbukaan yang mendukung pencegahan korupsi sejak dini. KPK menilai, partisipasi pegawai sangat dahsyat untuk menutup setiap celah penyalahgunaan wewenang di lingkungan perusahaan.
Penulis: Lutfi
Editor: Supriadi Buraerah
