Kemendagri Diganjar Penghargaan, Tito Sumringah: APBD Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

“Kemendagri meraih predikat “Sangat Memuaskan” (AA) dalam pengawasan kearsipan 2024, dengan nilai 90,24 dari ANRI. Penghargaan diterima oleh Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, mewakili Mendagri.”

JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melesatkan capaian kinerja dalam menyongsong Indonesia Emas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%.

Mendagri Tito Karnavian memusatkan perannya sebagai pengawas terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengawal stabilitas ekonomi dan pembangunan di seluruh daerah.

Lengkapnya, dalam serangkaian kegiatan nasional yang digelar pada 20 Oktober 2025, Kemendagri memantau dan mengawal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus menerima penghargaan nasional atas kinerja kearsipan tahun 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, APBD merupakan mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, selaras dengan kontribusi sektor swasta.

Hal itu ia ungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan pengarahan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Kegiatan berlangsung hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melompat jika dua mesin bergerak serempak, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintahan. Mesin pemerintahan, salah satunya realisasi belanja daerah, harus dioptimalkan,” tegas Mendagri.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Data Kemendagri  ke Kemenkeu, menunjukkan realisasi pendapatan daerah secara nasional hingga 30 September 2025 tercatat 70,27 persen, sedangkan realisasi belanja baru 56,07 persen. Beberapa daerah menunjukkan capaian luar biasa:

• Kabupaten Sumbawa Barat: 109,56% realisasi pendapatan
• Kabupaten Tanah Laut: 96,61% realisasi pendapatan

Meski demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatan di bawah 50 persen. Variasi serupa juga terlihat pada realisasi belanja.

“Percepatan belanja daerah menjadi kunci penting menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pendapatan tinggi tetapi belanja rendah, pertumbuhan ekonominya terbatas,” jelas Mendagri.

Dana Pemda Harus ‘Bekerja’

Mendagri menyoroti dana yang tersimpan di rekening kas daerah. Beberapa faktor memperlambat realisasi belanja, seperti:

• Proses lelang tertunda
• Sistem e-Katalog belum optimal
• Pergantian kepala dinas
• Penundaan pembayaran hingga akhir tahun

Kendati pun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Pemda bijak dalam mengelola anggaran.

“Uang itu harus bekerja, bantu ekonomi daerah. Belanja produktif jangan ditunda sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Menkeu berharap agar  tata kelola dan integritas agar kepercayaan publik dan investor tetap terjaga.

Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat

Berdasarkan data makroekonomi, fundamental Indonesia tetap solid:

“APBD yang dikelola dengan baik menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil,” ujar Menkeu Purbaya.

Inflasi Daerah Terkendali

Inflasi di 37 provinsi tetap berada dalam target, berkat kelancaran distribusi dan kerja sama perdagangan antar daerah. Namun beberapa daerah perlu perhatian khusus, terutama terkait harga: beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Mendagri meminta Pemda mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras SPHP:

1. Pasar rakyat
2. Koperasi desa/kelurahan (Kopdeskel Merah Putih)
3. Outlet binaan pemerintah/Gerakan Pasar Murah (GPM)
4. Outlet BUMN
5. Outlet instansi pemerintah
6. Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog
7. Swalayan/toko modern

“Pemda harus operasi rutin melalui jalur yang ditetapkan, dengan prioritas daerah yang inflasinya di atas 1%,” kata Mendagri.

Realisasi Transfer dan PAD

Realisasi transfer ke daerah tahun 2025 meningkat signifikan, mencapai Rp644,9 triliun (74,2% dari pagu), sehingga Pemda bisa mendanai pembangunan daerah secara optimal.

• DBH: meningkat karena penyaluran kurang bayar dan perubahan kebijakan
• DAU: lebih rendah karena beberapa daerah belum mengajukan rencana pembayaran PPPK
• DAK Nonfisik: lebih tinggi, terutama untuk tunjangan profesi guru

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kontraksi 10,86%, terutama akibat penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Retribusi daerah tumbuh 4,6%, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah turun 8,96%.

Belanja Daerah Perlu Ditingkatkan

Hingga September 2025, realisasi belanja daerah baru 51,3% dari pagu Rp1.389,3 triliun, lebih lambat dibanding 2024 (59,2%).

Lambatnya realisasi berdampak pada dana Pemda di perbankan. Lima belas Pemda dengan simpanan tertinggi, termasuk DKI Jakarta (Rp14,683 triliun) dan Jawa Timur (Rp6,843 triliun), menunjukkan tren dana menganggur.

Fokus 90 Hari ke Depan

Kemendagri menetapkan fokus 90 hari untuk Pemda:

1. Kelola dana di bank secara efisien, simpan secukupnya
2. Percepat belanja berkualitas, tepat sasaran
3. Perkuat tata kelola dan integritas, jaga kepercayaan publik

Kemendagri Raih Penghargaan Kearsipan

Kemendagri meraih predikat “Sangat Memuaskan” (AA) dalam pengawasan kearsipan 2024, dengan nilai 90,24 dari ANRI. Penghargaan diterima oleh Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, mewakili Mendagri.

“Penghargaan ini pengakuan atas komitmen Kemendagri dalam pengelolaan arsip yang profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.

Capaian ini menjadi motivasi Pemda menerapkan tata kelola arsip akuntabel, mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pertumbuhan Wilayah dan Sektor Unggulan

Pertumbuhan ekonomi daerah beragam, dengan Pulau Jawa sebagai kontributor utama (56,9%). Sektor unggulan mendukung pertumbuhan:

Mendagri menegaskan, percepatan belanja daerah harus diarahkan pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan menstimulus pertumbuhan industri lokal.

Testimoni Kepala Daerah dan Menkeu

Gubernur Jawa Timur menyampaikan gambaran kiat – kiat kedepannya.

“Dengan arahan Mendagri dan Menkeu, kami bisa mempercepat proyek infrastruktur dan pelayanan publik. Ini sangat membantu perekonomian lokal.”

Sementara Menkeu Purbaya menambahkan,

“Optimalisasi belanja daerah bukan sekadar angka, tapi efek nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus produktif.”

Rekomendasi Kebijakan Kemendagri

1. Digitalisasi APBD: Gunakan sistem monitoring real-time untuk mengefisiensikan belanja.
2. Penguatan Kanalisasi Dana SPHP: Fokus pada daerah rawan inflasi pangan.
3. Pelatihan SDM Pemda: Agar tata kelola arsip dan belanja lebih profesional.
4. Audit dan Pengawasan Berkala: Pastikan transparansi belanja, minim risiko pemborosan.
5. Kolaborasi Pusat-Daerah: Dorong sinergi sektor swasta dan belanja publik untuk akselerasi ekonomi.

Langkah mulai dari pengelolaan APBD, pengendalian inflasi, penyaluran SPHP, hingga pengelolaan kearsipan menunjukkan sinergi kuat antara pusat dan daerah. Optimalisasi APBD, efisiensi pengelolaan dana, dan integritas tata kelola menjadi pilar tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi diikuti secara virtual oleh Kepala BPS, gubernur, bupati, dan wali kota, menegaskan pengelolaan APBD adalah tanggung jawab kolektif untuk kemajuan bangsa.

“APBD harus bekerja maksimal untuk rakyat. Semua pihak punya peran mendorong ekonomi daerah,” pungkas Mendagri Tito Karnavian, sumringah atas penghargaan dan kinerja Kemendagri dan jajarannya.

Penulis: Anggyta

Editor: Zamroni