JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengemukakan secara gamblang, inflasi bulanan pada tiga provinsi terdampak bencana Sumatera, menunjukkan perbaikan signifikan dan stabil berbasis data real time.
Sumatera Barat dan Aceh 0,04 persen, sedangkan Sumatera Utara mengalami deflasi 0,13 persen. Kondisi Aceh sebelumnya menunjukkan inflasi tahunan tinggi akibat gangguan distribusi, termasuk terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Perbaikan ini menunjukkan bahwa pemulihan logistik dan koordinasi pemerintah daerah (Pemda) dengan PLN, transportasi, dan sektor pangan efektif menjaga stabilitas harga.
“Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk,” ungkap Mendagri.
Data ini menjadi indikator bahwa intervensi sarana dan prasarana sosial-ekonomi berkontribusi pada ketersediaan bahan pokok dan pengendalian harga secara efektif. Sehingga integrasi kebijakan pusat-daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan “penting”.
Indikator inflasi bulanan (month to month) lebih akurat mencerminkan kondisi riil dibanding inflasi tahunan (year on year) yang biasanya menjadi acuan makroekonomi nasional dan internasional. Metode ini mengintegrasikan prinsip econometric modeling untuk menilai dampak variabel harga pangan dan energi secara dinamis.
“Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month,” ujar Mendagri Tito. Ia menegaskan evaluasi berkala memerlukan pemantauan temporal [singkat] agar respons kebijakan lebih tepat sasaran.
Secara nasional, inflasi menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen, sementara inflasi bulanan melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Penurunan ini terkait normalisasi tarif listrik dan peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur panjang dan Hari Raya, yang memengaruhi harga kelompok makanan, minuman, dan transportasi. Analisis ini menggunakan pendekatan supply chain dynamics untuk menilai efek distribusi logistik terhadap stabilitas harga.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan pembahasan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Perbaikan semuanya, kata Mendagri, menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil.
Ditambah Koordinasi intensif antara Kemendagri, BPOM, BPS, Bapanas, dan Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat pemantauan inflasi dan mitigasi risiko krisis pangan.
Hadir dalam rakor Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Plt. Deputi II KSP Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya. Semua rangkaian kegiatan “gembira” atau berjalan dengan lancar. (TIM INSERT)
