JAKARTA, — Imun Sinergi penegak hukum kian menguat di kancah Nasional, dan kembali ditegaskan melalui olahraga persahabatan.
Kejaksaan dan KPK bertemu dalam laga tenis meja di Gedung KPK.
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Ditunggu Usut Proyek Raksasa Diduga Gunakan Pasir Oplosan, Sinjai
Pertandingan berlangsung sejak Jumat, 31 Oktober 2025 hingga selesai.
Giat itu dipimpin pucuk jajaran utama dua lembaga anti rasuah.
Momen ini menandai komitmen memperkuat koordinasi, silaturahmi, dan profesionalitas.
Acara itu pun diikuti Adhyaksa Table Tennis Club, organisasi di bawah PERSAJA.
Hadir Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana langsung memimpin rombongan.
Turut hadir JAM-Intel Reda Manthovani dan JAM-Was Rudi Margono.
JAM-Pidmil Mayjen TNI M. Ali Ridho juga terlihat mendampingi.
Dari KPK hadir Ketua Setyo Budiyanto dan Wakil Ketua Johanis Tanak.
Pimpinan struktural KPK lengkap menyambut kehadiran para Jaksa.
Plt. Wakil Jaksa Agung menegaskan komitmen membangun hubungan strategis.
Ia menilai olahraga memperkuat komunikasi di luar ruang tugas formal.
“Silaturahmi dan koordinasi wajib dijaga,” pesan Asep menegaskan.
Ia memastikan kunjungan balasan KPK ke Kejaksaan telah dijadwalkan.
Hubungan institusional disebutnya harus tumbuh melalui interaksi berkelanjutan.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menekankan prinsip kejaksaan universal.
“Een en ondeelbaar, Jaksa satu dan tak terpisahkan,” ujar Tanak.
Tanak menegaskan tidak ada pemisahan Jaksa KPK dan Jaksa Agung.
Sinergi aparatur hukum dianggap kunci menjaga integritas penegakan hukum.
Olahraga menjadi sarana memperkuat kohesi, disiplin, dan kepercayaan bersama.
Tanak juga menyinggung pentingnya dukungan moral bagi Jaksa di KPK.
Ia merencanakan mengundang Plt. Wakil Jaksa Agung memberi pembekalan.
“Agar Jaksa KPK tidak merasa ditinggalkan induk organisasi,” katanya.
PERSAJA menjadi wadah pemersatu aparatur Kejaksaan pada semua penugasan.
Pertemuan berlangsung hangat, penuh nuansa kebersamaan dan profesionalisme.
Pertukaran kunjungan kelembagaan menjadi simbol sinergi berkesinambungan.
Kedua lembaga sepakat menjaga kolaborasi menghadapi tantangan penegakan hukum.
Penguatan hubungan personal dan institusional dinilai mendukung efektivitas tugas.
Sinergi ini diharapkan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi nasional. (Red).
