JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menghadiri rapat kerja pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Kehadiran Mendagri didampingi tiga Wamendagri, yakni Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus. Seluruh pejabat eselon I Kemendagri juga hadir.
Mendagri Tito – Presiden Prabowo sempat bersalaman dengan para pejabat publik di tengah acara, suasana ini menambah kehangatan Kabinet dengan Kepala Negara.
Forum ini diikuti anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta para direktur utama BUMN. Pertemuan menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus konsolidasi menghadapi dinamika global yang kompleks.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan arah pembangunan nasional di tengah situasi dunia penuh ketidakpastian.
“Di tahun pertama kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi nyata. Di tengah kondisi global penuh konflik, kita mampu mempertahankan stabilitas bangsa,” ujar Presiden.
Kinerja pemerintah tercermin dari kemampuan mengelola arah pembangunan nasional. Dalam satu setengah tahun terakhir, program dan kebijakan dijalankan dengan efektif demi kepentingan bangsa.
Presiden menilai kondisi Indonesia relatif stabil meski dunia menghadapi krisis. “Angka-angka dan laporan menteri menunjukkan situasi cukup aman. Tantangan ada, tetapi berhasil diatasi,” jelasnya.
Rapat kerja menegaskan seluruh jajaran pemerintahan perlu memperkuat sinergi, meningkatkan kecepatan eksekusi, dan memastikan kebijakan memberikan dampak nyata bagi rakyat.
Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan menambahkan, forum ini menjadi acuan bagi seluruh pejabat untuk terus mendukung implementasi program nasional dan meningkatkan koordinasi lintas kementerian.
Kegiatan Mendagri di Sulawesi
Untuk hari ini (Mendagri melaksanakan kegiatan di Sulawesi Utara. Seluruh agenda juga melibatkan Pemprov dan Pemkab di Sulut.
Mendagri, Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Ia menjelaskan, sebagian besar daerah di Sulut memiliki porsi PAD yang relatif kecil dibandingkan dana transfer pusat. “Kalau seandainya mau mengandalkan anggaran ini (dana transfer pusat) saja, berat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan tingginya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sejumlah daerah, belanja pegawai bahkan mencapai lebih dari 50 persen dari total anggaran, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas.
Ia menekankan, pola pikir aparatur Pemda perlu diubah. Selama ini, birokrasi cenderung hanya berfokus pada belanja tanpa memikirkan upaya peningkatan pendapatan. Karena itu, Mendagri mendorong kepala daerah agar memiliki pola pikir layaknya seorang wirausaha dalam mengelola keuangan daerah. Ia menyebut, prinsip dasar pengelolaan keuangan harus memastikan pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.
“Prinsip dasarnya adalah bagaimana pendapatan lebih tinggi daripada belanja, jangan dibalik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD. Pertama, melakukan efisiensi belanja, khususnya belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan yang tidak prioritas. Kedua, menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
Ia juga mendorong Pemda untuk menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat proses perizinan berusaha. Kepala daerah juga dapat melibatkan organisasi yang bergerak di bidang usaha untuk menghidupkan sektor swasta.
“Ada Kadin (Kamar Dagang dan Industri), ada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), ajak diskusi untuk menghidupkan swasta. Investasi itu kan enggak harus luar negeri, dalam negeri juga bisa, lokal juga bisa,” jelasnya. (ag/za)
Follow Berita Terbaru melalui (whatsapp channel)
