JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Kata Rakyat, padahal baru saja dirayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, namun realita yang terjadi cukup bertolak belakang dengan semangat kemerdekaan. Alih-alih merdeka seutuhnya, lonjakan harga beras di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru kembali menjadi perhatian publik dan masyarakat nasional.
Informasi aktual hari ini Senin, (25/8/2025) tercatat sebayak 200 daerah ikut meramaikan tren kenaikan harga dari angka sebelumnya 193 daerah. Sementara 50 daerah lebih kecil mengalami penurunan harga.
Sontak, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar tidak setengah hati dalam mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dia menegaskan penyaluran tidak boleh berhenti di tingkat kecamatan, tetapi harus dipastikan menjangkau desa.
Imbauan itu muncul dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Tomsi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Dalam forum yang dikutip pemda tersebut, selain isu inflasi pangan, dibahas pula evaluasi dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah.
Tomsi memaparkan fakta yang tidak bisa diabaikan. Menurut dia, kenaikan harga beras meluas dari 193 kabupaten/kota pada minggu kedua Agustus menjadi 200 kabupaten/kota pada minggu ketiga. Hanya saja Tomsi belum merinci komposisi kenaikan harga beras dimaksud.
Meski demikian, Tomsi bilang, ada 54 daerah yang justru mencatat penurunan harga, namun tren kenaikan tetap lebih dominan. Situasi ini menurutnya perlu segera ditangani. Sebab itu Tomsi mendesak Pemda bekerja secara maraton.
Sebelumnya, kata Tomsi, dalam data Bulog, dukungan Pemda terbukti signifikan. Setidaknya 50 persen keberhasilan penyaluran beras SPHP hingga kini lahir dari peran aktif pemerintah daerah, terutama melalui outlet dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Artinya, tanpa campur tangan Pemda, distribusi tidak akan berjalan maksimal,” kata Tomsi.
“Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan. Tidak hanya sebatas di kecamatan,” tegas Tomsi.
Kritik juga diarahkan pada aspek teknis distribusi. Tomsi pun menyoroti aplikasi Klik SPHP yang sulit diakses pedagang kecil, terutama di wilayah dengan keterbatasan internet dan rendahnya kepemilikan smartphone.
Menurut Tomsi, hambatan itu bisa membuat program distribusi tidak menyentuh lapisan terbawah yang justru paling terdampak lonjakan harga.
Tomsi lalu mengusulkan solusi sederhana ialah fasilitasi pembelian manual oleh pengecer dengan aturan jelas.
Upaya ini dianggap lebih realistis bagi pedagang kecil dibanding memaksa penggunaan aplikasi digital semata.
“Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak,” tutur Tomsi.
“Nah, tolong ini segera diambil kebijakan, dilaporkan ke Pak Kabulog. Segera disosialisasikan untuk petunjuk teknisnya dan tidak berlama-lama,” jelas Tomsi.
Di sisi lain, Tomsi menilai Pemda layak dijadikan penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) di tingkat kecamatan. Meski Bulog sudah menugaskan PIC di pasar, jumlah pasar yang besar dengan personel terbatas jelas membuat koordinasi tidak seimbang.
“Bagi teman-teman pemerintah daerah, saya minta tolong untuk sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita (Pemda) yang hubungi Bulog,” tegas Tomsi.
Masih Tomsi dengan seruan moral kepada seluruh pihak. Ia meminta kerja keras tanpa lelah, khususnya kepada jajaran Bulog dan Pemda demi memastikan beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat.
“Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah,” ucapnya.
Rapat tersebut menghadirkan jajaran pejabat lintas sektor, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
Hadir pula Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto.
Tak ketinggalan Tenaga Ahli Utama KSP Bodro Pambuditomo. Mereka [semua] hadir secara langsung maupun virtual bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Penulis: Supriadi Buraerah|Editor: Zamroni
