JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, memusatkan percepatan pembangunan daerah berbasis inovasi skala nasional.
“Upaya ini untuk memperkuat kapasitas daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Yusharto, saat membuka Diseminasi Draf Kajian dan Fasilitasi Kerja Sama Replikasi Inovasi Daerah di Best Western Mangga Dua, Jakarta, belum lama ini.
Urbanisasi menjadi tantangan sekaligus peluang. Proyeksi BPS menyebut tingkat urbanisasi nasional mencapai 60 persen pada 2025 dan diprediksi 72,9 persen pada 2045. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Timur, diperkirakan di atas 80 persen.
“Kondisi ini menuntut pemerataan penduduk, penyediaan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” kata Yusharto dikutip bunyi keterangan resmi dari Puspen Kemendagri, Sabtu, (25/10/2025).
Persoalan klasik akibat urbanisasi, seperti kemacetan dan sampah, perlu inovasi berkelanjutan. Yusharto mencontohkan Surabaya, yang menambah koridor Trans Jawa Timur untuk mengurai kemacetan. “Ini salah satu inovasi yang bisa direplikasi daerah lain,” imbuhnya.
Dalam laporan Bank Dunia Time to ACT: Realizing Indonesia’s Urban Potential, urbanisasi di Indonesia berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun pemanfaatannya belum optimal dibanding Asia Timur dan Pasifik.
Gagasan strategis diperlukan memperkuat kapasitas institusi daerah, mekanisme pembiayaan, koordinasi antarlembaga, serta pembangunan kota inklusif dan berkelanjutan.
Sejalan PP Nomor 59 Tahun 2022, pemerintah mendorong kota cerdas berbasis teknologi dan inovasi, mendukung target RPJMN 2025–2029, meningkatkan kontribusi wilayah metropolitan terhadap PDB nasional dari 44,13 persen (2022) menjadi 45,60 persen (2029).
Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 menekankan perencanaan perkotaan terintegrasi: penguatan kelembagaan, layanan dasar berkualitas, pemanfaatan teknologi digital, hingga skema pembiayaan inovatif.
Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 menegaskan inovasi daerah tidak sekadar teknologi, tapi juga metode baru melayani publik. Laporan Indeks Inovasi Daerah 2024 mencatat 31.719 inovasi, naik 11 persen dibanding 2023.
Dr. Yusharto berharap diseminasi ini memperkuat sinergi antar daerah, membangun ekosistem inovasi nasional, dan memastikan pilot project wilayah metropolitan berjalan tepat sasaran.
Kegiatan menghadirkan pembicara dari beberapa daerah. Kepala Bidang Litbang Bappedalitbang Kota Surabaya, Nina Anggraeni, memaparkan aplikasi Sibasam (Sistem Informasi Bank Sampah) sebagai inovasi penanganan sampah.
“Surabaya sebagai kota metropolitan menjadikan sampah masalah serius. Partisipasi aktif bank sampah dan masyarakat menjadi hulu penanganan yang efektif,” jelas Nina.
Ekosistem Bank Sampah ini diharapkan direplikasi di daerah lain, menjadi model inovasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat metropolitan. (Red)












































