TAKENGON, INSERTRAKYAT.com Dibalik segudang prestasi Pemerintah Pusat pada sejumlah kementrian terkait termasuk Kemendagri, di Jakarta. Justru sebaliknya ada kemelut yang terus berkecamuk ditengah kehidupan sehari-hari Masyarakat, kenapa tidak, tercatat sejak akhir November 2025, hingga kini [dua bulan] setelah bencana banjir dan longsor (hidrometeorologi) yang melanda Aceh Tengah, puluhan desa masih terjebak dalam keterisolasian.

Di sana, mengenai perkembangan dipantau langsung Zam, Jurnalis Insertrakyat.com setiap hari.

Pemerintah telah melakukan penanganan pascabencana sejak awal Desember, namun akses belum  sepenuhnya pulih. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan beraktifitas, sementara untuk ASN kabarnya gaji mereka belum terbayarkan. Itjen Keuangan Daerah pada Kantor Kementrian, Jum’at malam ini, telah dikonfirmasi melalui sambungan daring, namun demikian, anak buah Presiden Prabowo itu, belum minat memberikan tanggapan konfirmasi kepada InsertRakyat.com.

BACA JUGA:PERMAHI Angkat Realita Pahit Terkait Penundaan Gaji ASN di Aceh, Ditjen Keuangan Daerah Diduga Lalai Soal Evaluasi

Mengetahui data terbaru, terhitung dari tanggal (15-16/1/2026) pagi, pemerintah mencatat sedikitnya 24 desa di lima kecamatan belum sepenuhnya mendapatkan dukungan penuh pada pemenuhan akses melalui jalur darat, akibat longsor dan jembatan putus.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, wilayah yang masih terisolir tersebar di Kecamatan Bintang, Ketol, Silih Nara, Rusip Antara, dan Linge. Total penduduk terdampak mencapai 10.914 jiwa.

Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, mengatakan sebagian besar keterisolasian disebabkan timbunan longsor pada badan jalan serta kerusakan infrastruktur penghubung antarwilayah.

“Sejumlah desa sama sekali belum dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat,” kata Murthalamuddin.

Di Kecamatan Bintang, Desa Serule menjadi satu-satunya wilayah yang masih terputus akses. Longsor menutup badan jalan, menyebabkan 582 jiwa terdampak tanpa jalur transportasi darat.

Kecamatan Ketol tercatat sebagai wilayah dengan desa terisolir terbanyak. Sembilan desa, Bergang, Karang Ampar, Pantan Reduk, Serempah, Bah, Bintang Pepara, Buge Ara, Kekuyang, dan Burlah, mengalami keterisolasian dengan total 4.951 jiwa terdampak. Putusnya jembatan dan longsor menjadi penyebab utama.

“Beberapa desa sudah bisa dilalui kendaraan roda dua, seperti Serempah dan Bah, tetapi kendaraan roda empat masih belum dapat melintas,” ujarnya.

Sementara di Kecamatan Silih Nara, dua desa yakni Terang Engon dan Bius Utama Dusun Gantung Langit masih terisolir. Putusnya Jembatan Mulie dan Jembatan Gantung Langit membuat akses ke wilayah tersebut tertutup total, berdampak pada 254 jiwa.

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Rusip Antara. Lima desa masing – masing, Pilar Jaya, Pilar Weh Kiri, Tirmiara, Mekar Maju, dan Arul Pertik, dengan 2.765 jiwa terdampak masih menghadapi keterbatasan akses. Kendaraan roda dua mulai dapat melintas ke beberapa desa, namun jalur roda empat belum terbuka akibat longsor dan jembatan rusak.

Adapun Kecamatan Linge menjadi wilayah terakhir yang masih terisolir. Tujuh desa mulai Linge, Kute Reje, Delung Sekinel, Jamat, Reje Payung, Penarun, dan Umang, dengan total 2.362 jiwa terdampak, terputus aksesnya akibat putusnya Jembatan Kala Ili serta longsor di sejumlah titik jalan.

“Akses roda dua hanya bisa sampai ke Desa Penarun dan Umang. Kendaraan roda empat belum dapat melintas,” jelas Murthalamuddin.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan darurat dan percepatan pemulihan, termasuk pembukaan jalur darat sementara dan perbaikan infrastruktur yang rusak.

“Penanganan dilakukan secara bertahap agar akses masyarakat kembali normal, terutama bagi desa-desa yang hingga kini masih terisolir,” tegasnya.