JAKARTA,—Jaringan Insertrakyat.com dari kalangan aktivis Mahasiswa di Jakarta sedang menyiapkan langkah terbaik untuk melakukan aksi Demonstrasi di Mabes Polri. Aksi Demonstrasi rencana digelar sebagai wujud dukungan terhadap Kortas Topikor Mabes Polri dan Unit Topikor Polres Sinjai dalam mengulik rentetan kejanggalan pada proyek D.I Borong Pao. Proyek ini tengah berpolemik di Sinjai, Sulawesi Selatan, Rabu, (9/4/2025). Tak hanya informasi dari hasil Investigasi namun terkuak dari sejumlah lintasan regulasi pada proses konstruksi meliputi kegiatan tersebut patut diusut tuntas. Tentu dengan melibatkan aparat penegak hukum dan Inspektorat termasuk melibatkan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI, hingga membutuhkan dorongan dari gerakan Mahasiswa dan Insan Pers.
Terdapat sedikitnya 4 indikasi yang mengarah pada kejanggalan di manajemen pengelolaan proyek negara tersebut. Faktanya pun telah disampaikan kepada pihak Topikor Polres Sinjai. Hendaknya ditindaklanjuti hingga tuntas. Hal ihwal ini pun menjadi landasan kuat gerakan mahasiswa di Jakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Lantaran polemik yang terjadi pada D.I Borong Pao itu diwanti terdampak terhadap ketahanan pangan dimaksud. DPRD Sinjai sendiri telah menyatakan sikap was – was beberapa hari lalu. Pasalnya secara langsung DPRD Sinjai melihat kondisi tersebut. Kata Anggota DPRD Sinjai Fraksi Partai PKB, Saldi, jika kemudian ketahanan pangan terdampak tentu pemicu adalah kelalaian pihak terkait dalam pengelolaan anggaran negara pada kegiatan D.I Borong Pao tersebut.
Proyek tersebut terlihat berlokasi di Desa Pattallassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.
Kekhawatiran terhadap sektor pertanian dan ketahanan juga datang dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Sinjai. Kadis TPHP Sinjai, H.Kamaruddin yang menegaskan bahwa dampak dari polemik D.I Borong Pao itu bersentuhan langsung dengan sedikitnya 6 Hektar sawah milik masyarakat. “Terdapat ± 6 Ha sawah jadi yang terdampak, jika saluran irigasi benar alami rusak pada lantai saluran, karena titiknya berada pada bagian tengah,” kata Kadis saat dikonfirmasi pada Kamis, (3/4-25) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Abrar panggilan akrabnya, Mahasiswa yang akan memimpin aksi demonstrasi tersebut menegaskan pihaknya mendorong Mabes Polri dan Topikor Polres Sinjai untuk secepatnya melibatkan Inspektorat dan BPK RI dalam melakukan Investigasi termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah pihak meliputi ULP, Kadis PU-PR, PPK/PPTK dan para pihak ketiga dari kalangan Swasta termasuk penyediaan material yang disinyalir dari afiliasi pertambangan Ilegal di Kabupaten Sinjai. Dirinya juga menegaskan bahwa terkait status D.I masih pada poin pemeliharaan itu tidak merupakan bagian dari objek pemeriksaan khusus pada poin – poin; proses lelang, pengawasan, dan regulasi lainnya.
“Pada intinya, kita mengacu pada asas praduga tak bersalah, akan tetapi tolong APH dan APIP (Inspektorat/BPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah regulasi pada Pokok tersebut,” tegasnya saat berbicara dengan Insertrakyat.com di Jakarta Selatan, Rabu, 9 Febuari 2025.
Abrar juga akan berkoordinasi dengan jaringan aktivis di Makassar untuk lebih awal menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Sulsel.
Selasa, 8 April, Kanit Topikor Polres Sinjai, Iptu Rahman saat memimpin timnya melakukan investigasi di lapangan tidak melibatkan pihak Inspektorat dan BPK RI. Meskipun begitu, Iptu Rahman menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait termasuk Kadis PU-PR Sinjai, Haris Achmad. Namun tanpa melibatkan pihak Inspektorat dan BPK RI, aktivis menilai bahwa penindakan tesebut kurang maksimal.
“Inilah sehingga kita akan menyuarakan aspirasi di Mabes Polri. Tujuannya agar ada pelibatan Inspektorat dan BPK RI dalam mengusut sejumlah kejanggalan proyek D.I tersebut,” Imbuh Abrar.
Kadis PU-PR Sinjai, Haris Achmad sempat menepis anggapan publik terkait kerusakan pada sistem jaringan irigasi Borong Pao tersebut. Menurutnya tidak ada kerusakan pada proyek irigasi yang baru dibangun tersebut. “Kondisi lapangan tidak menunjukkan kerusakan pada saluran yang baru dibangun. Yang rusak adalah bagian eksisting,” tegasnya. Dirinya juga menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi segera dilakukan perbaikan oleh Kontraktor.
Selain itu, Haris Achmad mengklaim pihaknya juga telah memasang pipa pembuangan namun belum efektif, dan akan kembali melakukan pembenahan.
“Tetap diperbaiki dan dikoordinasikan dengan pihak kontraktor karena masih masa pemeliharaan,” imbuh Haris Achmad saat dikonfirmasi pada Kamis, (3/4/2025). Sebelumnya saat ditanya terkait jumlah anggaran, Haris Achmad mengaku tidak hafal. Namun yang pasti kata dia, anggaran bersumber dari DAK tahun 2024.
Dalam penelusuran lebih dalam, diketahui bahwa, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Borong Pao tersebut, memiliki nomor kontrak 05-BORONGPAO/ KONTRAK/ DAK – RJIP/VI/ 2024 dan dijadwalkan dimulai pada 6 Juni 2024. Dengan anggaran sebesar Rp 1.520.257.000,-, proyek ini dikerjakan oleh CV. Duta Sarana dengan pengawasan dari PT. Indo Pratama Sari. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah. (*).
Penulis : Zamroni
Editor : Tim Redaksi
