INSERTRAKYAT.COM, Dumai, — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, resmi mengeluarkan Surat Perintah Nomor 56/SPRINT/K/07/2025 yang menugaskan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Ka. SPPG) untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing wilayah kerja.
Menindaklanjuti perintah tersebut, Kepala SPPG Dumai, Mukhlis Abdi Saputra, S.Pd, memulai pelaksanaan verifikasi di salah satu dapur mitra MBG, yakni Yayasan Mahudun Untuk Negeri, yang berlokasi di Jalan Marlan Jaya, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan.
Saat diwawancarai oleh Insertrakyat.com, Mukhlis menegaskan bahwa kegiatan verifikasi ini memiliki peran strategis dalam memastikan kelayakan fisik dan operasional dapur, sesuai dengan standar Petunjuk Teknis MBG yang ditetapkan oleh BGN.
“Kami melakukan peninjauan langsung untuk memastikan dapur mitra memenuhi kriteria kelayakan, keamanan, dan kesesuaian dengan alur pelayanan gizi. Salah satu aspek yang sangat kami tekankan adalah ketersediaan layout foodflow yang jelas dan tertata,” kata Mukhlis, Kamis, (31/7).
Mukhlis menerangkan bahwa layout foodflow menjadi unsur penting dalam menjaga higienitas, efisiensi proses, dan keselamatan kerja. Alur kegiatan dapur, mulai dari penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi, harus berjalan satu arah, tanpa tumpang tindih atau risiko kontaminasi silang.
“Jika alur kerja di dapur tidak tertata, risiko gangguan terhadap kualitas dan keamanan makanan bisa meningkat. Padahal, makanan ini disiapkan untuk anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan bergizi, higienis, dan konsisten setiap hari,” imbuhnya.
Mukhlis menyampaikan apresiasinya terhadap upaya awal yang dilakukan oleh Yayasan Mahudun Untuk Negeri, namun ia menegaskan bahwa penilaian akhir akan tetap merujuk pada instrumen teknis nasional yang disusun oleh Badan Gizi Nasional.
Program MBG sendiri merupakan program prioritas nasional yang dirancang untuk memperkuat ketahanan gizi anak usia sekolah serta meningkatkan akses terhadap makanan sehat yang layak konsumsi. Pelaksanaannya mengandalkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pelaksana lokal.
Di tingkat daerah, peran SPPG sangat krusial dalam menjamin bahwa setiap mitra pelaksana mematuhi prinsip keselamatan pangan, kelayakan dapur, dan manajemen distribusi yang efisien.
Mukhlis juga mengingatkan seluruh mitra MBG agar menyikapi proses verifikasi dengan serius. Menurutnya, dapur yang tidak memenuhi syarat tidak akan mendapat rekomendasi sebagai pelaksana program.
“Kami mengemban tanggung jawab besar. Makanan bergizi yang aman hanya bisa dihasilkan dari dapur yang tertib dan profesional. Karena itu, mitra harus berkomitmen penuh terhadap standar yang ditetapkan,” tegasnya.
BGN menargetkan seluruh tahapan verifikasi dapur mitra MBG selesai pada triwulan ketiga tahun 2025. Evaluasi lanjutan akan dilakukan terhadap mitra yang belum memenuhi standar minimum, disertai pembinaan teknis secara bertahap.
Program MBG terus digenjot sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejak dini. Di tingkat pelaksana, integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi fondasi utama keberhasilan.
(Sri Ningsih).
