JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Pemerintah pusat mempercepat penanganan pascabencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sabab itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan masyarakat terdampak serta memastikan kesiapan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) yang berstatus clear and clean sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan pada Jum’at (26/12/2025), terungkap, percepatan tersebut ditegaskan Mendagri dalam rapat pembahasan huntap pascabencana wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Kamis (25/12/2025).
Mendagri Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun sebanyak 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak.
Menurutnya, Huntap diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berat hingga kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Selain itu, Tito menegaskan bahwa kecepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban yang akurat serta ketersediaan lahan yang tidak bermasalah secara hukum dan teknis.
Selanjutnya, Tito menjelaskan bahwa, lahan clear and clean dimaknai sebagai lokasi dengan status hukum yang jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat, seperti akses pasar, logistik, sekolah, dan rumah ibadah.
“Semakin cepat daerah menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis pergerakan kita juga akan semakin cepat. Pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa kepastian lahan,” tegas Mendagri.
Berdasarkan laporan terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara.
Proses serupa, menurut Mendagri, akan segera dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Barat seiring dengan kesiapan lahan serta kelengkapan data masyarakat terdampak.
Adapun diketahui, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pemanfaatan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna mempercepat realisasi pembangunan hunian pascabencana.
Selain skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit hunian yang lebih besar.
Lebih jelasnya, Tito menyatakan bahwa, pemerintah memastikan seluruh korban terdampak tetap tertangani, termasuk masyarakat dengan kategori kerusakan rumah ringan dan sedang.
Lengkapnya, Mendagri meminta agar gubernur lebih peka.
“Kepada para gubernur, agar segera mengoordinasikan pendataan by name by address dengan bupati dan wali kota untuk kerusakan ringan dan sedang, lalu diserahkan kepada BNPB agar dapat segera diverifikasi dan bantuan langsung disalurkan,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri secara hybrid oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, serta jajaran kepala daerah terkait, termasuk Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.
