Jakarta, Insertrakyat.com – Puluhan massa dari Pemuda 21 Sultra-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), kawasan Thamrin, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Mereka mendesak Pencabutan Izin operasi perusahaan.
Aksi tersebut berlangsung tidak biasa. Sejumlah pendemo melakukan protes sambil membuka baju sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan represif perusahaan.
“Kami buka baju karena kawan kami dipukuli pihak pengamanan PT VDNI. Jadi sekalian telanjang dada saja,” kata pemimpin aksi, Eghy Seftiawan, asal Konawe.
Eghy menegaskan aksi digelar karena selama bertahun-tahun aktivitas smelter PT VDNI di Kecamatan Morosi, Konawe, dituding mencemari lingkungan.
Ia menilai pemerintah pusat lamban merespons dugaan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara yang terjadi di sekitar kawasan operasional perusahaan.
“Hari ini kami mendesak DPR RI segera memanggil direksi atau pimpinan PT VDNI. Jangan hanya evaluasi, tapi berikan sanksi hukum tegas,” tegasnya.
Kordinator aksi lainnya, Asrawan Sumardin, menambahkan, PT VDNI dinilai abai dalam membayar kewajiban pajak daerah bernilai miliaran rupiah.
Selain itu, ia menyoroti rentetan kecelakaan kerja di kawasan smelter yang mengakibatkan kematian buruh.
“Ini bukti lemahnya kepatuhan PT VDNI terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja. Pemerintah harus segera bertindak,” ucapnya.
Asrawan mendesak Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi untuk menelaah ulang izin lingkungan dan keselamatan kerja PT VDNI.
“Cabut izin operasional perusahaan. Jangan biarkan industri merusak lingkungan dan mengorbankan nyawa buruh,” tegasnya.
Eghy juga meminta pemerintah membentuk tim investigasi gabungan dari DPR RI, Kementerian ESDM, KLHK, hingga Kemenaker.
Langkah tersebut, menurutnya, penting agar permasalahan lingkungan, pajak, dan keselamatan kerja di kawasan PT VDNI mendapat kepastian hukum.
Eghy menegaskan pihaknya tidak akan berhenti. Mereka berencana kembali menggelar aksi di kantor pusat VDNI, Autograph Tower Jakarta, dan Kementerian ESDM RI.
“Kami tidak bisa tinggal diam melihat persoalan ini. Akan ada aksi lanjutan sebagai bahan evaluasi di kantor VDNI maupun kementerian terkait,” pungkasnya. (Sup/Jn).
