INSERTRAKYAT.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam program pengendalian harga pangan nasional.
Pasalnya Mendagri Tito Karnavian Kecolongan dalam pengendalian harga pangan Nasional tersebut. Tercatat ratusan daerah saat ini alami trend kenaikan harga.
Ironisnya realita itu nyaris tak dapat diatasi apalagi disangkal oleh Pemerintah Nasional.
Hal ini terungkap saat Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras bersama 214 daerah secara virtual dari Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Tito menekankan, pemanfaatan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog harus dijalankan maksimal sebagai langkah intervensi.
“Ini waktunya kita menggunakan betul cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog, terutama di 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga,” ucap Mantan Kapolri.
Tito Karnavian juga tak malu – malu mengakui adanya kenaikan harga pangan di 214 daerah tersebut.
Ia bahkan mengungkap lebih gamblang. Dimana, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025, jumlah daerah dengan kenaikan harga beras pada pekan keempat Agustus meningkat menjadi 214.
Padahal sebelumnya, jumlahnya dicatat sebanyak 200 daerah alami kenaikan pangan, pada pekan ketiga.
Pemerintah pusat lalu, kata Tito, akan memantau daerah mana saja yang benar-benar mendukung penyaluran beras SPHP.
Tito juga tak lupa mengingatkan agar penyaluran diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan menggelar operasi pasar secara berkelanjutan hingga akhir tahun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras bisa ditekan.
“Kalau ini berjalan sebulan, apalagi rencana kita sampai Desember, harga akan terus turun,” katanya.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025.
Seluruh jajaran Bulog di daerah, kata dia, sudah diarahkan untuk mengawal distribusi hingga kecamatan.
“Gudang-gudang Bulog tetap melayani seluruh permintaan dari kabupaten, kota, bahkan kecamatan,” jelasnya.
Sebelumnya pemerintah telah menggelar kegiatan pangan murah pada 30 Agustus secara Nasional. Namun demikian tidak mempan. Justru sebaliknya bertambah dari jumlah 200 daerah yang sebelumnya mengalami tren kenaikan, meningkatkan tajam menjadi 214 daerah.
Kendati demikian, Rapat koordinasi juga dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan pemerintah daerah dari 214 kabupaten/kota yang tengah menghadapi kenaikan harga beras.
(Syamsul|Editor: Supriadi Buraerah).
