SINJAI, INSERTRAKYAT.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sinjai, Syamsuddin, mengatakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan III Agustus 2025 untuk Sulawesi Selatan alami trend kenaikan. Terkhusus Kabupaten Sinjai naik 0,86 persen, menempati urutan ketiga tertinggi di Sulsel. Penyumbang utama fluktuasi harga di Sinjai adalah beras 0,441 dan cabai merah 0,1897.

“Komoditas beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras masih dominan memengaruhi harga pangan di Sulsel,” bunyi pernyataan Syamsuddin dikutip Insertrakyat.com, Selasa, (26/8/2025).

BACA JUGA :  Menteri ATR/BPN: RDTR Wajib Jika Daerah Ingin Tarik Investor, Tambang Emas Sinjai?

Data BPS menunjukkan IPH tertinggi tercatat di Soppeng, naik 1,93 persen. Kontribusi terbesar datang dari beras 1,2089, cabai merah 0,816, dan bawang merah 0,3407. Sementara beberapa daerah mencatat penurunan, seperti Enrekang dan Takalar masing-masing -1,61 persen. Penurunan terbesar terjadi di Takalar akibat cabai rawit -2,0779, dan Enrekang akibat beras -0,7931.

BPS juga mencatat fluktuasi harga tertinggi pekan ini terjadi pada cabai rawit di sebagian besar daerah, dengan koefisien variasi (CV) tertinggi tercatat di Luwu 0,180938.

BACA JUGA :  Jaksa Agung dan Dirut PT Pertamina Unjuk Komitmen Bersih - Bersih, Ada Klaim Tegas "BBM" Sesuai Standar!

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara daring, Sekretaris Jenderal Kemendagri menyampaikan 140 pemerintah kabupaten/kota belum melakukan upaya nyata mengendalikan inflasi, termasuk Sinjai, Barru, Sidrap, dan Pinrang di Sulsel. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 140 belum melakukan langkah konkret pengendalian harga pangan.

Kenaikan harga beras tercatat di 200 daerah, meningkat dari 193 sebelumnya. Sebaliknya, penurunan harga beras terjadi di 54 daerah. Rakor TPID menegaskan desakan intervensi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

BACA JUGA :  Aktivis Mahasiswa Desak Polres Sidrap Tengok Dugaan Penimbunan Solar Bersubsidi

Kendati demikian, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir kini menuai sorotan. Sebab pengendalian IPH nyaris belum terkendali seutuhnya. “Kemendagri khususnya Sekjen Tomsi Tohir diharapkan dapat mengatasi masalah IPH ini,” kata rakyat sambil bersedia dikutip Identitasnya jika dibutuhkan publik.

(Aaf/SUP).