JAKARTA, – Dalam semangat gotong royong membangun masa depan generasi bangsa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian PU, Senin (14/4). Fokus utama pertemuan ini adalah mempercepat penyelesaian 53 unit Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung pada Juni 2025, ialah kalender yang telah bertengger di pelupuk mata.
Sekolah Rakyat adalah bangunan fisik, bagi keadilan pendidikan di wilayah terpencil. Menteri Dody menegaskan, Kementerian PU terus melakukan sinergi aktif lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Sosial, dalam memastikan tahapan perencanaan dan pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Kami telah menyelesaikan survei lokasi di 53 titik, termasuk penyiapan Detail Engineering Design (DED) untuk Tahap 1. Konstruksi ditargetkan dimulai awal Mei,” ujar Menteri Dody.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Orang nomor satu di Kabinet Merah Putih khususnya PU-PR, ini menambahkan bahwa, selain pendekatan pembangunan pada kuantitas, ahli konstruksi juga memusatkan kualitas dan ketahanan setiap bangunan sekolah.
“Renovasi akan memperhatikan struktur tahan gempa dan inovasi tata ruang yang ramah anak,” imbuhnya.
Satgas Sekolah Rakyat telah dibentuk untuk memastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai rencana. Kolaborasi ini juga membuka ruang keterlibatan akademisi dan masyarakat, demi kelangsungan pendidikan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menggarisbawahi bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini menyasar total 200 unit. Dari jumlah tersebut, 53 unit memanfaatkan bangunan eksisting yang kini tengah direvitalisasi, sedangkan 147 lainnya akan dibangun dari awal.
“Sekolah Rakyat adalah bagian dari misi negara menghadirkan layanan pendidikan setara di seluruh penjuru negeri,” kata Prasetyo.
Mensos Syaifullah Yusuf menambahkan, lokasi sekolah tersebar mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya dan UNESA, telah menyatakan komitmen mereka mendukung pengembangan program ini.
“Luas ideal satuan Sekolah Rakyat mengacu arahan Presiden, yaitu 5 hingga 10 hektare yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA serta fasilitas pendukung. Desain prototipe disiapkan oleh Kementerian PU,” terang Mensos.
Sekolah Rakyat memantul kolaborasi antar kementerian demi membuka akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.
Kendati demikian, gagasan ini lahir pada era Prabowo Subianto. Sebelumnya, Program Sekolah Rakyat diumumkan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat berasrama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas seribu siswa setiap satu sekolah.
Penulis : Anggytha
Editor : Supriadi
Sumber Berita : Insertrakyat.com /Humas Kementerian PU-PR
