Jakarta, Insertrakyat.com,— Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. TNI bahkan adalah garda terdepan dalam mendukung “kebebasan berpendapat” yang dijamin dalam Konstitusi.
Namun, TNI menolak dan mengecam keras narasi yang bermuatan menyesatkan publik, yang kemudian dapat memicu terjadinya perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi menyampaikan bahwa TNI tidak akan pernah mentolerir bentuk intimidasi terhadap warga negara yang menyampaikan aspirasi secara sah dan damai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“TNI tetap netral, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tidak membungkam suara publik,” tegas Kolonel Agung kepada Insertrakyat.com, melalui sambungan daring, pada Senin, (26/5).
TNI menilai bahwa ruang demokrasi harus dirawat dan dijaga oleh seluruh elemen bangsa, termasuk institusi negara, masyarakat sipil, dan media. Perbedaan pendapat disebut sebagai bagian dari dinamika yang justru memperkuat demokrasi.
Lebih lanjut, Puspen TNI menyerukan agar segala bentuk intimidasi atau tekanan terhadap warga dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut secara profesional.
TNI juga menolak dengan tegas setiap upaya framing dan tuduhan yang dilayangkan kepada institusi militer tanpa bukti atau fakta yang kredibel. Tudingan sepihak yang menyudutkan TNI, apalagi menyematkan label militeristik atau anti-demokrasi, dinilai sebagai bentuk provokasi yang bisa mencederai kepercayaan publik.
“Jika ada pihak yang menyebarkan narasi sesat, tanpa data dan fakta, maka jelas ada upaya untuk membangun persepsi keliru terhadap TNI dan pemerintah,” jelas Kolonel Agung.
Ia menambahkan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, perbedaan harus diselesaikan melalui dialog dan klarifikasi, bukan dengan tuduhan liar atau fitnah yang mengarah pada pembunuhan karakter institusi.
TNI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana kondusif, menjunjung tinggi hukum, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan. Dalam menjaga keutuhan bangsa, TNI menegaskan akan tetap konsisten dalam pengabdiannya kepada negara dan rakyat Indonesia, di bawah bingkai NKRI yang demokratis dan berdaulat.
“Demokrasi itu tanggung jawab bersama. Kita rawat dengan saling menghargai dan menjaga hukum sebagai pijakan bersama,” tutup Kolonel Agung. (*).
Penulis : Johan
Editor : Supriadi Buraerah
