Topik Reformasi Hukum

Ketua Mahkamah Agung menghadiri undangan kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum. (5/6,/2025-dok).

Hukrim

Ketua Mahkamah Agung Ungkap Kabar Gembira Untuk Masyarakat Desa

Hukrim | News | Jumat, 6 Juni 2025 - 03:18 WITA

Jumat, 6 Juni 2025 - 03:18 WITA

INSERTRAKYAT.com, Jakarta,– Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menghadiri kegiatan peluncuran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi…

Armawan, Hakim PN Bangkalan. (Sumber Foto: Ar).

News

Integrasi Kesekretariatan Pengadilan di Bawah Ditjen Badan Peradilan

News | Opini | Senin, 2 Juni 2025 - 12:54 WITA

Senin, 2 Juni 2025 - 12:54 WITA

REFORMASI 1998 memicu perubahan sistem peradilan, termasuk kebijakan one roof system yang menempatkan seluruh urusan peradilan (organisasi, administrasi, keuangan) di bawah Mahkamah Agung. Fase…

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H (Sumber Foto: MA).

Hukrim

RUU KUHAP Mendesak Disahkan: Ketua Kamar Pidana MA Ingatkan Urgensi Pembaruan Hukum Acara Pidana

Hukrim | News | Sabtu, 31 Mei 2025 - 20:33 WITA

Sabtu, 31 Mei 2025 - 20:33 WITA

Jakarta, Insertrakyat.com — Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)…

Keterangan Gambar:
Serah terima tahap pertama pengelolaan Rupbasan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kejaksaan RI berlangsung di Aula Rupbasan Jakarta Timur, Selasa (30/4/2025), disaksikan oleh JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, JAM-Pidum Asep N. Mulyana, Kepala Badan Pemulihan Aset Amir Yanto, Sekjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia, serta para pejabat tinggi dari kedua institusi.

Nasional

Kejaksaan RI Ambil Alih Pengelolaan Rupbasan Dari Keminipas

Nasional | News | Rabu, 30 April 2025 - 15:34 WITA

Rabu, 30 April 2025 - 15:34 WITA

“Implementasi Perpres No. 155 Tahun 2024, Wujud Political Will Presiden dalam Reformasi Peradilan”. JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi menerima pengalihan pengelolaan…

Akbar, S.H., Ketua YBH Wija Luwu. (Foto: Insert/Andi Fit).

Metro

YBH Wija Luwu Nilai Penerapan UU Narkotika Serampangan di Palopo, Akbar : APH Ingat Tuhan!

Metro | News | Senin, 21 April 2025 - 22:41 WITA

Senin, 21 April 2025 - 22:41 WITA

PALOPO,– Di tengah gencarnya pemberantasan narkotika, justru muncul ironi penegakan hukum yang mencemaskan akal sehat. Yayasan Bantuan Hukum Wija Luwu (YBH Wija Luwu) menyuarakan…

PN Makassar Berbagai Takjil (Foto Populer).

Metro

PN Makassar Kampanyekan Antikorupsi Lewat Takjil Gratis

Metro | News | Rabu, 12 Maret 2025 - 22:39 WITA

Rabu, 12 Maret 2025 - 22:39 WITA

“PN Makassar membagikan takjil gratis dengan kampanye antikorupsi, mengajak masyarakat mendukung zona integritas dan transparansi hukum. Dipimpin oleh Ketua PN Makassar I Wayan Gede…

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.,

Hukrim

Prof. Binsar Gultom Kritik Hukuman Mati dengan Masa Percobaan 10 Tahun dalam KUHP Baru

Hukrim | News | Jumat, 7 Maret 2025 - 00:51 WITA

Jumat, 7 Maret 2025 - 00:51 WITA

JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM – Guru Besar Hukum sekaligus Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., mengkritisi aturan pidana mati dalam…

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana

Nasional

Integritas dan Keadilan Masih Ada di Indonesia – Berita Kejaksaan Agung

Nasional | Kamis, 6 Maret 2025 - 10:46 WITA

Kamis, 6 Maret 2025 - 10:46 WITA

Jakarta Insertrakyat.com– Di tengah derasnya arus hukum yang kerap membelenggu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) kembali menghadirkan keadilan yang memberi ruang bagi pemulihan. Pada…

Prof Binsar Gultom (Ist)

Hukrim

Prof Binsar Gultom Desak Pemerintah Segera Atur Mekanisme Eksekusi Pidana Mati

Hukrim | News | Kamis, 6 Maret 2025 - 05:43 WITA

Kamis, 6 Maret 2025 - 05:43 WITA

“Sebagai pengajar di USU Medan dan UKI Jakarta, Prof Binsar berharap pemerintah segera menyusun regulasi khusus mengenai tata cara eksekusi pidana mati, sehingga hukum…