instagram youtube
logo✖

Temuan BPK : Skandal 8 Triliun, Proyek Kilang Tuban RAKYAT BOCORKAN PR BESAR MENTERI KABINET MERAH PUTIH DI SINJAI SULAWESI SELATAN Resmob Sikat Pelaku Kejahatan Anak, Kapolres Parepare Imbau Masyarakat Awasi Pergaulan Anak Kasat Reskrim Polres Sinjai Segera Berganti, Mahasiswa Sindir Kasus Dugaan Korupsi Mesin Ceklok Desak Polda Sulsel Usut Dugaan Pemalsuan Nopol Mobil Oknum di Sinjai, Aliansi Pemerhati Hukum Gelar Aksi Jilid II

Topik jaksa

Hukrim

Kejati Sumsel Tetapkan Dua Tersangka Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi Semart Desa Digital Dinas PMD Muba

Hukrim | News | Selasa, 3 Juni 2025 - 03:52 WITA

Selasa, 3 Juni 2025 - 03:52 WITA

PALEMBANG, INSERTRAKYAT.com – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana obstruction of justice terkait kasus korupsi…

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin, S.H., M.H., saat menyampaikan keterangan pers terkait penetapan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pengelolaan darah PMI Kota Palembang, Selasa (8/4/2025).

Hukrim

Kejari Umumkan Tersangka Korupsi Dana PMI Kota Palembang

Hukrim | News | Selasa, 8 April 2025 - 23:41 WITA

Selasa, 8 April 2025 - 23:41 WITA

PALEMBANG — Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan dua orang berinisial F.A dan D.S sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan…

Polemik penetapan tersangka oleh hakim menunjukkan kekosongan hukum yang perlu segera diatasi. Mahkamah Agung harus menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) untuk memberikan aturan jelas mengenai pelaksanaan kewenangan hakim, memastikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu.

News

PerMA Kewenangan Hakim dalam Penetapan Tersangka, Menjawab Kebingungan Hukum

News | Opini | Ragam | Kamis, 3 April 2025 - 21:07 WITA

Kamis, 3 April 2025 - 21:07 WITA

JAKARTA, InsertRakyat.com,– POLEMIK yang muncul terkait penetapan status tersangka oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan baru-baru ini, serta oleh PN Dompu pada 2016, menciptakan perdebatan…

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pidie Jaya menghadiri sidang putusan kasus korupsi dana BOS di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat (14/3/2025). Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp50 juta kepada terdakwa HMD.

Hukrim

Kejari Pidie Jaya Hadiri Sidang Putusan Kasus Korupsi Dana BOS di Banda Aceh

Hukrim | News | Sabtu, 15 Maret 2025 - 03:54 WITA

Sabtu, 15 Maret 2025 - 03:54 WITA

PIDJAY, INSERTRAKYAT.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadiri sidang putusan terhadap terdakwa HMD di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi…

Kejati Sumsel menetapkan lima tersangka kasus korupsi lahan sawit di Musi Rawas, termasuk mantan Bupati Ridwan Mukti. Uang Rp61,35 miliar disita sebagai barang bukti.

Hukrim

Kejati Sumsel Tangkap Mantan Gubernur dan Bupati Musi Rawas Dua Periode, Penyidik Sita 61 Miliar

Hukrim | Kamis, 6 Maret 2025 - 23:42 WITA

Kamis, 6 Maret 2025 - 23:42 WITA

PALEMBANG, INSERTRAKYAT.COM– Mantan Gubernur Bengkulu sekaligus Bupati Musi Rawas dua periode (2005–2015), Ridwan Mukti, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sektor sumber…