JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM — KORUPSI masih menjadi penyakit kronis bangsa Indonesia. Koruptor menembus birokrasi, merusak demokrasi, melumpuhkan pembangunan, dan merampas hak rakyat kecil. Dalam berbagai survei, korupsi selalu menempati posisi tertinggi sebagai faktor penghambat kesejahteraan masyarakat Nasional.
Pertanyaan rakyat pun lahir setiap hari, siapa yang akan menjadi benteng terakhir bangsa dalam menghadapi ancaman korupsi?. Jawabannya tak lain adalah generasi muda.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadari hal ini. Sebab itu, pada 9–12 September 2025 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, KPK menyelenggarakan Bootcamp Anti korupsi Nasional, Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2025 dengan tema “Pemuda Beraksi, Berantas Korupsi”.
Amatan Insertrakyat.com, Agenda ini sebagai forum pendidikan, sekaligus wadah kaderisasi generasi anti rasuah. Di sini, pemuda diperlengkapi literasi hukum, sosial, dan teknis untuk bergerak dari sekadar pemahaman menuju aksi terpadu.
Dalam kerangka hukum, KPK memiliki mandat tidak hanya penindakan, tetapi juga pencegahan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan peran KPK sebagai motor edukasi publik.
SINTESIS 2025 adalah perwujudan dari fungsi pencegahan. Alih-alih menunggu korupsi terjadi, KPK membekali generasi muda untuk mengenali, mencegah, dan melawan praktik korupsi dari hulunya.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebut pemuda itu calon pemimpin masa depan. Mereka adalah aset strategis saat ini. Idealisme, kreativitas, dan keberanian adalah energi segar yang bisa membongkar kebekuan birokrasi.
“Pemuda harus memahami sistem hukum, dari sana lahir keterlibatan substantif dalam pengawasan publik,” ujar Ibnu.
Peserta SINTESIS 2025 menerima materi menyeluruh. Ada enam pilar utama, masing-masing Hukum acara tindak pidana korupsi. Teknik penyusunan laporan pengaduan masyarakat. Diskusi film Stranas PK. Pencegahan korupsi sektor sumber daya alam (SDA). Aksi kolektif integritas. Social audit atau pengawasan masyarakat.
Rangkaian materi ini dirancang agar pemuda tidak berhenti pada teori. Mereka dilatih menjadi agen lapangan yang mampu menyusun laporan berkualitas, mengidentifikasi modus korupsi, dan mendorong akuntabilitas kebijakan publik.
KPK tidak bekerja sendiri, namun anti rasuah itu menggandeng Transparency International Indonesia (TII) dan Sekretariat Nasional Stranas PK. Dengan begitu, wawasan peserta diperluas ke isu lintas sektor SDA, perizinan, hingga proyek strategis nasional.
Kolaborasi ini memperkuat pesan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Negara, masyarakat sipil, media, dan generasi muda harus bergandengan tangan.
Materi hukum acara memungkinkan pemahaman, dimana Pemuda diajak mengenal proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dengan penguasaan ini, mereka dapat memahami alur penegakan hukum dan berperan mengawal transparansi.
Bagi KPK, kesadaran hukum pemuda adalah benteng pencegahan. Literasi hukum yang kuat akan membuat masyarakat berani melapor, kritis terhadap proses hukum, dan tak mudah dikelabui oleh praktik manipulasi.
Kualitas laporan masyarakat menentukan efektivitas penanganan dugaan korupsi. Karena itu, KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) menggelar coaching clinic.
Peserta dilatih menyusun laporan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan kronologi, kelengkapan bukti, hingga mekanisme pengiriman laporan. Tujuannya agar laporan dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
Selanjutnya, Stranas PK memutar film “Nyanyi Sunyi Dalam Rantang”. Film ini menggambarkan dampak korupsi yang merugikan masyarakat kecil. Film ini berfungsi sebagai refleksi sosial.
Usai pemutaran, peserta diajak menghubungkan alur film dengan 15 aksi pencegahan korupsi Stranas PK. Mulai dari isu impor, sistem peradilan, hingga perizinan. Diskusi ini menegaskan bahwa korupsi adalah musuh rakyat.
Hampir seluruh peserta aktif menyampaikan pandangan. Mereka diajak berpikir kritis, menganalisis kebijakan, dan menyadari bahwa setiap kebijakan publik rentan disusupi kepentingan koruptif.
Korupsi di sektor SDA tidak sebatas merugikan keuangan negara. Namun juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, eksploitasi politik, dan hilangnya kesejahteraan masyarakat lokal.
Dosen Hukum Agraria STH Indonesia Jentera, Grahat Nagara, menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda. “Mereka harus membangun jejaring komunitas peduli lingkungan dan mengawal akuntabilitas pengelolaan SDA,” kata dia.
Peserta diajak mengenali modus korupsi di sektor pertambangan, kehutanan, hingga tata ruang. Modus sering kali melibatkan kolaborasi antara pengusaha, birokrat, dan elite politik. Dengan literasi ini, pemuda diharapkan mampu menekan peluang penyalahgunaan wewenang.
Danang Widoyoko, Sekjen TII, menegaskan integritas harus dijaga dalam setiap sendi masyarakat. Pemuda tidak cukup paham teori, tetapi wajib menerjemahkannya ke dalam gerakan kolektif.
Korupsi kerap terjadi karena ketimpangan antara pemberi mandat dan pemegang mandat. “Social audit hadir sebagai mekanisme pengawasan publik agar mandat dijalankan sesuai kepentingan rakyat,” bebernya.
Sementara itu, Agus Sarwono, Senior Program Officer TII, menyebut social audit memungkinkan masyarakat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal. Laporan hasil audit masyarakat menjadi dasar penting bagi otoritas dalam menindak penyalahgunaan.
Saat ini, tercatat 51 pemuda motor Anti korupsi di daerah termasuk Sulawesi. KPK menargetkan pada 2026 jumlahnya meningkat signifikan hingga ratusan bahkan ribuan.
Peserta diharapkan mampu menularkan pengetahuan. Mereka bisa mengedukasi masyarakat, memberi masukan kepada pemda, hingga menginisiasi gerakan kebermanfaatan di komunitas. “Efek berantai inilah yang akan memperkuat benteng antikorupsi dari akar rumput,” ujarnya.
Ibnu menegaskan, sering kali gerakan Anti Korupsi terjebak dalam dua jebakan, ialah literasi tanpa aksi atau aksi tanpa literasi. Literasi tanpa aksi hanya melahirkan tabuh. Sedangkan, Aksi tanpa literasi berisiko salah arah.
SINTESIS 2025 mencoba menjembatani keduanya. Literasi hukum diperkuat, sementara aksi lapangan juga ditekankan dengan pendekatan komprehensif yang selama ini jarang disentuh.
Namun, tantangan tetap ada. Pertama, resistensi birokrasi. Pemuda dengan idealisme sering berhadapan dengan birokrat yang nyaman dalam budaya lama. Kedua, keterbatasan dukungan. Tidak semua komunitas pemuda mendapat akses pendanaan dan jaringan.
Ketiga, ancaman kriminalisasi. Pemuda yang vokal melaporkan kasus korupsi berpotensi mendapat tekanan. “Karena itu, perlindungan hukum bagi pelapor (whistleblower) harus diperkuat,” pungkasnya.
Penulis: Lf.N.Syam.
