JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Di tengah dinamika ekonomi nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan harapan negara terhadap pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di seluruh daerah.
Lengkapnya, Sekjen Tomsi meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar rutin memantau perkembangan inflasi, karena setiap fluktuasi harga yang terjadi di daerah akan berimbas langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah, yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri Jakarta, Senin, (6/10/2025).
Dalam penjelasannya, Tomsi merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 1 Oktober 2025.
Angka inflasi nasional tahun-ke-tahun (September 2025 dibanding September 2024) tercatat 2,65 persen, sedangkan inflasi bulan-ke-bulan (September dibanding Agustus 2025) berada di level 0,21 persen.
Meski terjaga secara nasional, terdapat daerah-daerah yang mencatat angka inflasi tinggi dan perlu perhatian serius.
Provinsi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah menjadi wilayah dengan tekanan harga paling besar.
Sementara untuk tingkat kabupaten meliputi Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci.
Adapun di tingkat kota, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau masuk daftar wilayah dengan inflasi tinggi.
“Inflasi 5,32 persen dalam satu provinsi sudah terasa sekali dampaknya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” ujar Tomsi.
Tomsi menyebut bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab pusat dan pemerintah daerah terhadap rakyat.
Tomsi lalu mengajak seluruh jajaran Pemda untuk turun langsung ke lapangan, mengecek harga komoditas, dan meninjau kebijakan apabila inflasi meningkat.
“Kita meluangkan tiga jam setiap minggu untuk rapat. Ini bentuk pengabdian kepada masyarakat, agar harga bahan pokok tetap terjangkau,” ucapnya.
Menurutnya, langkah preventif yang cepat akan membantu mengurangi tekanan harga sebelum berdampak luas.
Ia juga mendorong Pemda untuk saling belajar dari daerah lain yang berhasil menekan laju inflasi melalui strategi adaptif dan inovatif.
Dalam kesempatan itu, Tomsi memberi apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai sukses menurunkan harga bahan pokok, seperti beras dan minyak goreng.
Ia menilai keberhasilan tersebut lahir dari sinergi antarinstansi dan komitmen Pemda dalam menjaga pasokan serta distribusi komoditas.
Sekjen Kemendagri merinci beberapa langkah nyata yang perlu dijalankan daerah dalam menekan inflasi:
1. Melaksanakan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga pangan.
2. Melakukan sidak ke pasar dan distributor guna mencegah penimbunan barang.
3. Membangun kerja sama antar daerah penghasil komoditas agar pasokan berjalan lancar.
4. Mendorong gerakan menanam di rumah dan lingkungan sebagai bagian ketahanan pangan lokal.
5. Mengoptimalkan belanja tidak terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD untuk memperlancar distribusi.
“Kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih, harga-harga bisa terkendali. Semua tergantung pada kesungguhan,” kata Tomsi menegaskan.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
Hadir secara virtual pula Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra.
Kehadiran lintas lembaga tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya urusan Kemendagri, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
Melalui Rakor ini, Kemendagri menegaskan kembali pentingnya sinergi data, kebijakan, dan tindakan di setiap tingkat pemerintahan.
Inflasi yang terkendali berarti rakyat bisa menyusun keuangan rumah tangga dengan lebih tenang, dan pelaku usaha dapat berproduksi tanpa kekhawatiran lonjakan biaya.
“Inflasi yang stabil bukan hanya prestasi pemerintah, tapi juga bentuk keadilan ekonomi bagi rakyat kecil,” ujar Tomsi sembari menutup arahannya.
Setiap kepala daerah diharapkan menjadikan pengendalian inflasi sebagai agenda prioritas daerah, bukan hanya rutinitas administratif.
Menonjolnya pengawasan pasar, penguatan stok pangan, dan dukungan lintas sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Penulis: Anggyta|Editor: Supriadi Buraerah
