JAKARTA, INSERTRAKYAT.COM– Institusi Polri saat ini dipimpin oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kariernya melejit di dunia kepolisian, demikian juga dengan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat tajam terhadap polri.
Terlebih sebelumnya di Kolaka, Mabes Polri merespon hangat laporan masyarakat terkait penyalahgunaan Biosolar subsidi yang merugikan Negara Rp105 Miliar, hal ini menambah bobot kepercayaan publik terhadap polri. Baca selengkapnya: Bongkar Mafia BBM Subsidi di Kolaka: Dua Tahun Beroperasi, Tembus Rp105 Miliar
Untuk diketahui, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak dilantik pada 27 Januari 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo adalah Kapolri ke-25 dan Kapolri pertama berasal dari satuan reserse kriminal murni. Baca selengkapnya Polri Ungkap 6.681 Kasus Narkoba, Selamatkan 11 Juta Jiwa dari Ancaman Zat Terlarang
“Jenderal Listyo Sigit (Kapolri,-red) dikenal tegas, profesional, serta memiliki visi besar dalam mereformasi institusi Polri,”bunyi keterangan tertulis dikutip Insertrakyat.com, Kamis 6 Maret 2025.
Terhadap Polri, masyarakat kembali menaruh kepercayaan penuh melalui Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara.
Masyarakat berharap, agar, Polresta Kendari berhasil mengungkap kebenaran atas dugaan BBM oplosan jenis pertalite.
Senada, Ketua PPWI Konawe, Andi IFitrah Porondosi, juga memberikan sinyal kuat. Ia mengapresiasi upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Kendari.
“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena berpotensi meresahkan masyarakat,”ungkapnya.
Selain itu, ditengah tantangan yang ada, ia berharap semua pihak menghormati hak – hak setiap individu.
“Kita (PPWI,-red), sangat mendukung penyelidikan dari kepolisian, namun bukan berarti tidak menghormati pendapat pihak Pertamina dan lainnya ,”ujarnya. Setiap individu berhak menyuarakan gagasan dan pendapat di muka umum.
“Hemat saya, yang terpenting adalah masyarakat harus merasa dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum atas apa yang mereka alami,” demikian kata Andi IFitrah, Kamis (6/3/2025).
Polresta Kendari Terima Laporan
Kapolresta Kendari, Kombes Pol Eko Widiantoro, menegaskan bahwa pihaknya telah merespons secara serius keluhan dan laporan masyarakat, terkait BBM jenis Pertalite diduga oplosan.
“Laporannya baru kami terima tadi malam,” ungkap Kombes Pol Eko Widiantoro usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka penyampaian pidato Wali kota dan Wakil Wali
kota Kendari, Rabu (5/3/2025).
Dirinya menyebut bahwa jumlah pengemudi ojol yang mengalami kerusakan motor akibat dugaan BBM oplosan ini diperkirakan lebih dari 10 orang.
“Kalau tadi malam, lebih dari 10 orang mengaku sebagai korban. Beberapa pengemudi ojol datang langsung ke Polresta untuk melaporkan dugaan ini,” jelasnya. Saat ini, kepolisian masih melakukan penyelidikan.
Respon DPRD Kota Kendari
Persoalan BBM ini turut direspon oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu. Dirinya menegaskan bahwa, jika dugaan oplosan ini benar, maka praktik tersebut merupakan tindakan manipulatif yang merugikan masyarakat kecil sebagai pengguna utama BBM subsidi.
“Jika benar ada pengoplosan, ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada BBM subsidi,” ujarnya, Rabu (5/3/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya peran Pertamina dalam menjamin kualitas bahan bakar yang beredar.
“Pertamina seharusnya hadir untuk menghadirkan energi yang berkualitas. Sebagai perwakilan pemerintah dalam pengelolaan BBM, mereka bertanggung jawab memastikan bahwa distribusi energi berlangsung dengan baik,” tegasnya.
DPRD Kota Kendari berencana memanggil seluruh pihak terkait guna melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kebenaran dugaan ini.
“DPR akan memanggil Pertamina secara kelembagaan dan melakukan pemeriksaan dari hulu hingga hilir, mulai dari depo hingga SPBU, guna memastikan distribusi BBM sudah sesuai standar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zulham menegaskan bahwa jika terbukti, praktik ini berpotensi melanggar hukum karena berkaitan dengan subsidi pemerintah.
“Jika dugaan ini benar, tentu ada unsur perbuatan melawan hukum. Ini merugikan keuangan negara dan berdampak langsung pada sektor transportasi, terutama menjelang Idul Fitri,” pungkasnya.
Hiswana Migas – Pertamina, Bantah BBM Oplosan
Ketua Hiswana Migas Sultra, Haji Rachman Siswanto, dalam konferensi pers, Rabu, (5/3/2025), menegaskan bahwa SPBU hanya berperan sebagai operator dalam penyaluran BBM.
“SPBU menjual apa yang diberikan oleh Pertamina sebagai produsen. Berdasarkan hasil investigasi dari Pertamina, Disperindag Sultra, Polda Sultra, dan Dinas ESDM Sultra, tidak ditemukan indikasi BBM oplosan,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghubungi Call Center Pertamina di nomor 135 jika memiliki keluhan terkait kualitas BBM.
Jasbaru Riview Pernyataan Hiswana Migas
Direktur Eksekutif Jaringan Masyarakat Berantas Korupsi (Jasbaru) Sultra, Manton, menyoroti pernyataan Ketua Hiswana Migas Sultra yang menyebut tidak ada BBM oplosan di SPBU Kendari.
“Faktanya, ratusan kendaraan ojol mengalami kerusakan usai mengisi BBM di SPBU. Jadi, pernyataan Ketua Hiswana Migas terkesan menutupi fakta yang viral di media sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jika SPBU hanya operator, maka dugaan BBM oplosan ini mengarah langsung ke Pertamina sebagai pemasok utama BBM subsidi.
Klaim BBM Sesuai Standar
Kementerian ESDM melalui LEMIGAS memastikan seluruh BBM yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Menurut pihaknya, pengujian laboratorium terhadap sampel BBM dari berbagai SPBU termasuk di Jabodetabek, menunjukkan “kualitasnya” masih dalam batas yang dipersyaratkan atau sesuai standar.
“Hasil uji laboratorium menunjukkan seluruh sampel BBM berada dalam rentang mutu yang ditetapkan,” kata Kepala Balai Besar Pengujian Migas, (LEMIGAS), Mustafid Gunawan, dalam keterangan resmi yang diterima insertrakyat.com di Jakarta, Selasa, (4/3/2025).
Motor Ojol Mogok
Ratusan pengemudi ojol di Kendari mengeluhkan kerusakan motor usai mengisi Pertalite di beberapa SPBU, termasuk SPBU di depan Rabam. Mereka menduga BBM yang dijual telah tercampur zat lain hingga merusak mesin kendaraan.
Salah seorang pengemudi, Sabarudin, menyebut bahwa sekitar 100 motor mengalami gangguan serupa. Ia menduga masalah ini berasal dari depot pengisian bahan bakar.
“Hampir semua SPBU yang baru selesai mengisi stok Pertalite mengalami masalah yang sama. Ini harus diperiksa langsung dari depotnya,” ungkapnya.
Posko Pengaduan
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat dugaan BBM oplosan. Posko ini mulai beroperasi pada Rabu, 5 Maret 2025.
Ketua LBH HAMI Sultra, Andre Darmawan, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, terutama mereka yang mengalami kerusakan kendaraan setelah mengisi BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kendari.
“LBH HAMI akan mengumpulkan semua laporan yang masuk dan melaporkannya secara kolektif,” kata Andre dalam keterangan resminya.
LBH HAMI Sultra juga tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk diuji secara hukum guna memperkuat tuntutan terhadap dugaan pengoplosan BBM.
Penulis : Ang /Irf/Sup/Mfth
Editor : Bahtiar
