JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Partai Gerindra kembali menjadi pusat perhatian publik setelah elitenya menyampaikan pandangan mengenai perlunya evaluasi sistem pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung yang selama ini dijalankan dinilai perlu ditinjau ulang, seiring meningkatnya beban anggaran dan kompleksitas penyelenggaraan di daerah.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan partainya mendukung opsi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi alternatif yang lebih rasional dan efisien dalam tata kelola demokrasi lokal.
“Gerindra mendukung pelaksanaan pemilukada melalui DPRD, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi,” kata Sugiono, Senin, 29 Desember 2025.
Sorotan utama diarahkan pada lonjakan anggaran pilkada. Pada 2015, dana hibah APBD untuk penyelenggaraan pilkada tercatat hampir Rp7 triliun. Angka ini terus meningkat tajam hingga pada 2024 mencapai lebih dari Rp37 triliun. Kenaikan tersebut dinilai memberi tekanan besar terhadap kapasitas fiskal daerah.
Gerindra menilai, besarnya anggaran pilkada dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah, sehingga efisiensi demokrasi menjadi isu yang kian relevan untuk diperbincangkan secara terbuka.
Mulanya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD mengemuka di tengah perdebatan nasional mengenai arah demokrasi.
Di satu sisi, partisipasi publik tetap menjadi perhatian, namun di sisi lain, efektivitas, stabilitas pemerintahan daerah, serta pengelolaan anggaran negara turut menjadi pertimbangan strategis.
