TAPSEL, INSERTRAKYAT.com – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyerahkan 120 unit hunian tetap (Huntap) tahap pertama kepada warga di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Jumat (27/03/2026).
Pemerintah menyerahkan huntap tersebut pada masa transisi dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijadwalkan mulai 1 April 2026.
Pemerintah memberikan huntap kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Pembangunan hunian tersebut menggunakan skema komunal dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Ketua Satgas PRR menyatakan percepatan pembangunan huntap menjadi langkah cepat pemerintah dalam penanganan pascabencana. “Ini termasuk gotong royong tercepat, paling cepat,” ujar Tito Karnavian.
Yayasan Buddha Tzu Chi merencanakan pembangunan sebanyak 2.603 unit huntap di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR menjelaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan bantuan dana Rp60 juta dari BNPB yang dicairkan dalam dua tahap.
Pemerintah juga memberikan opsi kepada masyarakat untuk menyerahkan pembangunan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Pada skema komunal, pemerintah daerah menyediakan lahan, sementara pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP atau melalui kolaborasi lintas lembaga dan pihak nonpemerintah.
Ketua Satgas PRR mengapresiasi kinerja Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dalam penyediaan data rumah terdampak bencana secara lengkap dan cepat.
Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak, antara lain Jaminan Hidup, Dana Tunggu Hunian, Bantuan Isian Hunian, serta Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi.
Pemerintah menilai kelengkapan data mempercepat proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik serta penyaluran bantuan oleh BNPB dan kementerian terkait.
Menteri PKP menilai lokasi pembangunan hunian tetap telah memenuhi aspek kelayakan. Pemerintah daerah dinilai tepat memilih lokasi yang dekat dengan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit.
Pemerintah menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera..
Dapatkan berita terbaru dengan mengikuti whatsapp channel Insertrakyat.com
