JAKARTA, INSERTRAKYAT.com — Bencana Sumatera yang terjadi pada November 2025 lalu mengisahkan peristiwa dahsyat dan mematikan ribuan manusia. Selain korban jiwa, musibah itu juga berdampak pada rumah dan perkampungan, kantor pemerintahan, sekolah, serta lahan pertanian sawah dan 31.248 hektare tambak dan 2.053 unit keramba yang ikut rusak.
Dampak besar tersebut (tambak dan keramba,-red) menempatkan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu fokus utama pemulihan pascabencana, karena menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Selasa (31/3/2026).
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera komit dalam pemulihan pasca bencana. Ketia Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian segera menindaklanjuti dengan program rehabilitasi tambak dan keramba di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Adapun diketahui, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Provinsi Aceh menjadi wilayah terdampak terbesar dengan luas 30.417,17 hektare tambak dan 1.953 unit keramba, diikuti Sumatera Utara dengan 575,27 hektare dan 40 unit keramba, serta Sumatera Barat 255,90 hektare dan 60 unit keramba.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian pernah menegaskan bahwa rehabilitasi tambak dan keramba menjadi agenda prioritas pemerintah. Menurut Mendagri itu, tambak yang terdampak, terutama untuk komoditas udang dan bandeng di pesisir Aceh, sedang didata oleh Menteri KKP.
“Setelah Lebaran, akan ditinjau langsung untuk percepatan (Rehabiltasi), penanganannya” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3).
Pemulihan sektor pertambakan dilakukan pemerintahan meliputi perbaikan fisik lahan dan memastikan produksi dan rantai ekonomi masyarakat kembali berjalan.
Hal ini bertujuan; agar masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada perikanan budidaya dapat segera kembali berusaha, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi lokal.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebutkan bahwa tambak dan keramba terdampak meliputi berbagai komoditas, seperti udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, dan patin. Menurutnya revitalisasi tambak menjadi prioritas agar produksi perikanan budidaya pulih cepat dan masyarakat dapat kembali menata usaha mereka.
Proses rehabilitasi juga mengandalkan pendataan berbasis by name by address (BNBA) dari pemerintah daerah. Sistem ini memungkinkan identifikasi setiap tambak dan keramba terdampak secara rinci, termasuk pemilik dan jenis komoditas yang dibudidayakan. Sebagian besar kabupaten/kota telah menyampaikan data, meskipun beberapa daerah masih perlu mempercepat pelaporan agar rehabilitasi berjalan optimal.
Selain aspek produksi, Satgas PRR juga memperhatikan dampak sosial-ekonomi. Pemulihan tambak dan keramba bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas perikanan di pasar lokal. Bila pasokan kembali normal, diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
Satgas PRR bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian teknis lain, termasuk Dinas Perikanan dan BPBD, untuk meninjau lokasi terdampak secara berkala. Tujuannya memastikan rehabilitasi berjalan sesuai prioritas dan tidak ada wilayah terdampak yang terlewat.
Satgas PRR menargetkan sektor perikanan budidaya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pulih dalam waktu relatif cepat, sekaligus memulihkan ekonomi masyarakat pesisir pascabencana.
Dapatkan berita terbaru melalui saluran Whatsapp KLIK di sini> whatsapp channel INSERTRAKYAT.COM
