Ringkasan Berita
- Renduk pemulihan pascabencana Sumatera finalisasi, fokus huntap & infrastruktur. Target 3 tahun percepatan dampak langsung
- Bappenas menargetkan percepatan pelaksanaan program prioritas pada 2026 dengan kebutuhan anggaran mendekati Rp40 triliun,
RENDUK (Rencana induk) pemulihan pascabencana di Sumatera yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) kini memasuki tahap finalisasi. “Dokumen strategis ini menjadi acuan utama percepatan rehabilitasi, dengan fokus pada prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana,” bunyi siaran Pers Kemendagri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Benni Irwan, diterima Insertrakyat.com, Selasa 7 April.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera tengah mematangkan penyusunan skala prioritas dalam renduk yang memproyeksikan pemulihan wilayah terdampak berlangsung hingga Desember 2028 atau 3 tahun. Strategi berbasis prioritas ini mengadopsi pendekatan ilmiah seperti disaster risk management (manajemen risiko bencana) untuk memastikan alokasi sumber daya optimal.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan, fokus utama saat ini adalah memilah kebutuhan paling mendesak dari berbagai sektor terdampak agar segera ditangani lebih awal.
“Dibuatkan renduk oleh Bappenas untuk tiga tahun. Tapi nanti atas perintah Menko PMK sebagai ketua tim pengarah, kami akan melakukan review atas renduk itu mana yang prioritas penting yang harus dikerjakan di tahun 2026,” ungkap Tito. Sebelumnya Tito telah mengadakan konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Meski sejumlah sektor telah berfungsi kembali, sebagian besar masih berada pada tahap fungsional dan memerlukan penyelesaian permanen. Penyusunan prioritas difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung pada pemulihan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, infrastructure resilience (ketahanan infrastruktur) menjadi kunci percepatan. “Huntap menjadi prioritas paling penting, karena masyarakat tentu kita harapkan tidak terlalu lama berada di huntara. Kemudian jalan utama, jembatan yang harus dipermanenkan, serta pembersihan lumpur di sejumlah titik juga menjadi perhatian utama,” jelas Tito.
Pendekatan berbasis prioritas ini sangat krusial mengingat kerusakan meluas dan kompleks, mulai dari permukiman, infrastruktur, hingga sektor ekonomi seperti pertanian dan perikanan. Pemulihan ini sesuai UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memastikan tahapan penanganan terukur dan sistematis.
Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno menambahkan, renduk yang disusun oleh Bappenas akan menjadi produk hukum berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi acuan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga untuk pemulihan pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tahun 2026 tadi kita sepakati mana yang diprioritaskan itu akan direview oleh ketua tim pelaksana (Ketua Satgas PRR) bersama dengan Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait, Kemudian secepatnya itu akan segera dialokasikan. Sebab, sekali lagi, kecepatan itu adalah sangat penting dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menuturkan, penyusunan renduk telah melalui proses sinkronisasi intensif antara usulan daerah dan rencana kerja kementerian/lembaga.
“Secara total kebutuhan pembiayaan indikatif mencapai sekitar Rp120 triliun, dengan Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun,” ungkapnya.
Lengkapnya, Bappenas menargetkan percepatan pelaksanaan program prioritas pada 2026 dengan kebutuhan anggaran mendekati Rp40 triliun, berkoordinasi ketat dengan Kementerian Keuangan. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR dipimpin Menko PMK Pratikno, dihadiri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketua Satgas PRR Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Deputi Bappenas Medrilzam.
(Agy/Agy)
