DELI SERDANG, INSERTRAKYAT.com – Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Deli Serdang dikuliti Masyarakat. Sabtu, (6/9/2025).
Bahkan, sebelumnya, ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) berunjuk rasa di Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (4/9) pukul 09.30 WIB.
Ironisnya, Ketua DPRD, Zakky Sharry tak terlihat, bahkan disebut sengaja menghindar, tanpa kabar.
Lengkapnya, Aksi massa mendapat pengawalan ketat dari Polresta Deli Serdang dan Satpol PP. Mereka datang dengan dua mobil pick-up, soundsystem, serta angkutan umum.
Tuntutannya tegas ialah pimpinan dan anggota DPRD Deliserdang diminta mengembalikan uang perjalanan dinas periode Januari–Agustus 2025 dalam dugaan senilai Rp10,2 miliar.
Muhari (43), salah seorang pengunjuk rasa, menyebut aksi ini panggilan hati nurani. “Anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Zakky Sharry diduga mencapai Rp1,1 miliar. Ini pemborosan, harus dilawan,” serunya, disambut koor massa.
Muhari juga menyinggung fasilitas anggota DPR RI yang dinilai berlebihan. Menurutnya, ketika buruh bergaji rendah dan rakyat miskin tanpa rumah, pejabat malah hidup mewah. Muhari mendesak Kejaksaan Negeri Deliserdang mengusut anggaran perjalanan dinas dan memeriksa LHKPN para pejabat.
Fatimah Sinaga, orator lain, menyoroti besarnya jatah perjalanan dinas anggota DPRD. Sementara itu, Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menilai dewan terbelah dalam kelompok sehingga banyak program daerah terhambat.
“Ketua DPRD sulit menyatu dengan anggota. Ini berdampak buruk bagi Deli Serdang,” ujarnya.
Hutabarat juga menyinggung mobil dinas Ketua DPRD yang disebut termewah di Sumut, senilai Rp4 miliar. Menurutnya, dana perjalanan dinas diduga sebesar Rp10 miliar lebih baik digunakan untuk perbaikan jalan dan program rakyat.
BPJS Kesehatan bagi warga miskin, kata Hutabarat, seharusnya jadi prioritas. Namun pimpinan dewan dianggap abai, sehingga Pemkab sempat mengurangi jumlah penerima PBI.
Sekitar 30 menit berorasi, massa ditemui sejumlah anggota DPRD: M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekwan Iwan Salewa.
Namun, suasana sempat memanas. Hutabarat menolak dialog karena pimpinan dewan tak hadir. “Kami ini rakyat, bukan bandit. Masa satu pun pimpinan dewan tak datang?” tegasnya.
Setelah negosiasi, sepuluh perwakilan massa diterima di ruang rapat DPRD. Tetapi, mereka kembali keluar. “Tak ada pimpinan dewan hadir, pertemuan ini sia-sia,” ujar Hutabarat.
Terpisah, beberapa anggota dewan mengaku sudah menerima aspirasi warga. Namun mereka tidak bisa menjawab alasan ketidakhadiran pimpinan dewan.****
